ACEHSIANA.COM, Banda Aceh – Dalam upaya meningkatkan perekonomian Aceh, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi, menekankan pentingnya peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam menyediakan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Pleno TPAKD se-Provinsi Aceh yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Aceh pada Jumat (22/3) di Hotel Ayani.
Mawardi mengajak TPAKD kabupaten/kota untuk segera mengambil langkah strategis dalam membangun sinergitas dan mengoptimalkan peran mereka guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Aceh. Menurutnya, kemudahan akses pembiayaan keuangan adalah kunci untuk memajukan ekonomi lokal.
Kepala OJK Aceh, Yusri, mengungkapkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan tulang punggung ekonomi Aceh, namun sayangnya, penyaluran pembiayaan dari lembaga keuangan terhadap sektor ini masih sangat rendah, hanya sekitar 6,02 persen.
“Hal ini mungkin menjadi salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi Aceh, yang merupakan yang kedua terendah di Sumatera,” ujar Yusri.
Yusri juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi sektor pertanian dalam mengakses pembiayaan, seperti risiko gagal panen, serangan hama, dan kurangnya jaminan asuransi, terutama setelah diberlakukannya Qanun keuangan syariah yang mengakibatkan tidak adanya asuransi konvensional yang beroperasi di Aceh.
Sebagai solusi, Yusri mendorong pembentukan lembaga Penjaminan Kredit Daerah oleh TPAKD untuk memberikan jaminan kepada petani dalam mengakses pembiayaan perbankan. Selain itu, ia juga menyarankan kerja sama antara TPAKD dan perbankan untuk memberikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada petani baru, tidak hanya di sektor pertanian tetapi juga peternakan.
“Rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat juga berkontribusi pada minimnya penyaluran KUR untuk sektor pertanian. Banyak masyarakat yang lebih memilih pinjaman online (pinjol) daripada lembaga keuangan formal yang menawarkan pinjaman dengan jumlah di bawah Rp10 juta, seperti Pegadaian, PNM, dan PTPN Syariah,” pungkas Yusri.
Untuk itu, Yusri berharap peningkatan literasi keuangan akan menjadi bagian dari program kerja TPAKD di tahun 2024, guna memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan sumber pembiayaan yang tersedia secara lebih efektif. (*)
Editor: Darmawan
