ACEHSIANA.COM, Sinabang – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, memanfaatkan kunjungannya ke Bumi Ate Fulawan, Kabupaten Simeulue, dengan melakukan berbagai kegiatan strategis pada Sabtu (8/3).
Salah satu agenda utama dalam kunjungan tersebut adalah peninjauan langsung kondisi rumah calon penerima bantuan Rumah Layak Huni (RLH) tahun 2025.
Sebelumnya, Gubernur yang akrab disapa Mualem ini melantik Mohammad Nasrun Mikaris dan Nusar Amin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Simeulue periode 2025-2030.
Pelantikan berlangsung di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue.
Usai pelantikan, Mualem yang didampingi sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) langsung menuju Gampong Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah.
Di lokasi ini, Mualem bersama Bupati Simeulue meninjau kondisi rumah calon penerima RLH guna memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur bertemu dengan Rafidin, seorang calon penerima RLH yang tinggal bersama istrinya, Wiwi Sari, serta dua anak mereka.
Saat ini, keluarga kecil tersebut belum memiliki rumah sendiri dan masih menumpang di rumah mertua dengan kondisi yang sangat sederhana.
Tidak hanya itu, Gubernur juga meninjau rumah Rusaiman, yang terletak hanya beberapa meter dari kediaman Rafidin.
Rusaiman tinggal bersama istrinya, Irma, dan tiga anak mereka dalam sebuah rumah berukuran 4×4 meter yang jauh dari kata layak huni.
Sebagai bentuk kepedulian, Mualem menyerahkan bantuan bahan pangan kepada kedua keluarga tersebut. Ia juga menegaskan bahwa verifikasi faktual dilakukan guna memastikan RLH benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak.
“Tetap semangat, semua sedang berproses, termasuk hari ini. Saya bersama Pak Bupati dan sejumlah Kepala SKPA terjun langsung melakukan verifikasi faktual. Insya Allah, jika sesuai kriteria tentu akan mendapatkan RLH,” ujar Gubernur.
Mualem menekankan bahwa verifikasi ini bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi untuk memastikan bahwa bantuan RLH tepat sasaran.
“Semua proses dan tahapan yang disyaratkan ini bukan untuk memberatkan masyarakat, tapi untuk memudahkan dan memastikan RLH yang dibangun benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh yang berhak,” tambahnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan 3.000 unit RLH di seluruh Aceh pada tahun 2025. Untuk memastikan validitas data penerima, dinas terkait akan melakukan verifikasi langsung.
Selain program RLH, Pemerintah Aceh juga telah mengusulkan pembangunan 100.000 unit RLH kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Dengan langkah ini, Pemerintah Aceh berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak bagi keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Aceh. (*)
Editor: Darmawan
