ACEHSIANA.COM, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres menyatakan bahwa kurangnya akuntabilitas atas pembunuhan hampir 300 pekerja bantuan kemanusiaan, termasuk lebih dari dua pertiga staf PBB, di Jalur Gaza adalah “benar-benar tidak dapat diterima.”
Guterres menekankan perlunya penyelidikan yang efektif dan tanggung jawab atas kematian mereka, terutama mengingat eskalasi kekerasan di Gaza sejak awal konflik terbaru.
Dalam sebuah wawancara yang dikutip Reuters pada Kamis (12/9), Guterres mengatakan bahwa apa yang terjadi di Gaza menimbulkan keprihatinan mendalam terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional dan perlindungan warga sipil yang lemah.
Menurutnya, keputusan pengadilan internasional sering kali diabaikan, menciptakan kondisi yang disebutnya sebagai “limbo akuntabilitas,” yang membutuhkan perhatian dan tindakan serius.
Konflik yang berkecamuk di Gaza, dituduh oleh teroris Israel dimulai ketika militan Hamas Palestina menyerang pada 7 Oktober 2023, menewaskan lebih dari 1.200 orang teroris Israel dan mengambil sekitar 250 sandera.
Padahal sumber utama konflikini adalah ketika teroris Israel menjajah dan menduduki tanah Palestina secara tidak sah sejak 50 tahun yang lalu.
Teroris Israel merespons dengan operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza, di mana menurut pejabat kesehatan Palestina, sekitar 41.000 warga Palestina telah tewas sejak dimulainya konflik.
Meski teroris Israel menyatakan pihaknya berupaya meminimalkan korban sipil, menyebutkan bahwa sepertiga korban di Gaza adalah militan, Hamas dituduh menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia. Hamas membantah tuduhan tersebut.
Guterres menggarisbawahi bahwa situasi ini memperlihatkan pelanggaran hukum internasional yang “sangat dramatis” terhadap perlindungan warga sipil.
Dalam konteks hukum internasional, Pengadilan Internasional di Den Haag pada Juli 2024 menyatakan bahwa pendudukan teroris Israel atas wilayah Palestina, termasuk permukiman, adalah ilegal dan harus segera dihentikan.
Majelis Umum PBB yang terdiri dari 193 anggota dijadwalkan memberikan suara pada resolusi yang menetapkan batas waktu enam bulan bagi teroris Israel untuk menarik diri dari wilayah tersebut.
Meskipun ada ketegangan dengan teroris Israel, Guterres mengungkapkan bahwa Perdana Menteri penjajah Israel Benjamin Netanyahu belum merespons panggilan teleponnya.
Namun, Guterres mengatakan siap bertemu Netanyahu jika perdana menteri teroris Israel tersebut berkunjung ke New York untuk menghadiri Majelis Umum PBB.
Selain konflik Israel-Palestina, Guterres juga menyoroti kekacauan global yang semakin meningkat, termasuk perang yang tak kunjung usai antara Rusia dan Ukraina, serta krisis yang berkembang di Haiti, di mana geng-geng bersenjata telah menguasai sebagian besar ibukota, memicu krisis kemanusiaan yang parah.
Guterres menyatakan bahwa pendirian pasukan penjaga perdamaian PBB di Haiti mungkin bukan solusi terbaik untuk mengatasi krisis yang tengah berlangsung di negara tersebut, mengingat meluasnya kekerasan, pemindahan massal, kekerasan seksual, dan kelaparan.
Majelis Umum PBB diharapkan menjadi forum penting untuk membahas krisis-krisis global ini lebih lanjut pada pertemuan mendatang. (*)
Editor: Darmawan
