ACHSIANA.COM, Jakarta – Direktur Pendidikan Agama Islam, M. Munir, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Panitia Nasional Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kementerian Agama, mengumumkan bahwa Program PPG PAI tahun 2024 akan tetap berjalan dengan skema biaya dari Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Hal itu disampaikan pada Rabu (29/5) di Jakarta.
Sejak empat tahun lalu, Direktorat PAI telah menjalin sinergi dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keprofesionalan guru PAI di sekolah-sekolah di wilayah masing-masing. M. Munir menekankan pentingnya kerjasama antara Kementerian Agama dan Kepala Bidang PAI/PAKIS/Pendis dalam mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan MoU dengan 48 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) PTKIN.
Dalam rangka memprioritaskan peningkatan kompetensi guru PAI, Direktorat PAI membangun kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Hingga saat ini, semakin banyak Pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam pembiayaan PPG Guru PAI. Total peserta PPG yang dibiayai oleh Pemda mencapai 11.716 guru, dengan perincian sebagai berikut:
Enam Besar Provinsi yang Membiayai Guru PAI untuk PPG:
- Jawa Barat: 2.776 guru
- Jawa Tengah: 2.200 guru
- Sumatera Barat: 956 guru
- Sulawesi Selatan: 837 guru
- Jawa Timur: 589 guru
- Aceh: 460 guru
Enam Besar Kabupaten/Kota yang Membiayai Guru PAI untuk PPG:
- Kabupaten Blora: 499 guru
- Kota Makassar: 450 guru
- Kota Padang: 413 guru
- Kabupaten Karawang: 395 guru
- Kabupaten Subang: 345 guru
- Kabupaten Garut: 328 guru
M. Munir juga menegaskan bahwa PPG PAI akan diselenggarakan pada akhir bulan Juni setelah penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPG Tahun 2024 selesai.
Ahmad Zainul Hamdi, Ketua Panitia Nasional PPG, mengapresiasi upaya Direktorat PAI dalam bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam pembiayaan PPG. Semoga kerjasama ini dapat menjadi contoh bagi direktorat-direktorat lain yang mengelola program PPG. (*)
Editor: Darmawan
