ACEHSIANA.COM, Lhokseumawe – Mutasi terakhir pejabat Eselon II di pengujung masa jabatan Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, dibatalkan. Pembatalan tersebut dikarenakan tidak memperoleh persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lhokseumawe, T Adnan pada Selasa (19/7) di Lhokseumawe.
Mutasi yang dimaksud adalah muatsi yang digelar bertepatan dengan malam meugang Hari Raya Iduladha 1443 H sekitar pukul 23.00 WIB bertepatan dengan tanggal 8 Juli 2022. Alhasil, kesebelas pejabat Eselon II yang sudah dilantik, dikembalikan pada posisi semula.
“Betul dibatalkan karena tidak ada persetujuan KASN. Pembatalan tersebut berlaku mulai hari ini. Kita akan sampaikan kepada 11 pejabat eselon II tersebut,” ujar T Adnan.
T Adnan menegaskan bahwa pembatalan SK mutasi tersebut hanya berlaku untuk eselon II. Sementara, lanjut T Adnan, SK mutasi pejabat eselon IIIa dan IIIb tetap berlaku.
Dikatakan T Adnan bahwa terkait jabatan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan (DKPPP), Ir Mehrabsyah yang dicopot oleh Walikota Suaidi Yahya pada Juni 2022 lalu, pihak KASN sudah menyurati Pemko Lhokseumawe.
“Pemko sudah menjawab surat tersebut. Kita menunggu petunjuk dari KASN. Kalau KASN meminta kita untuk mengembalikan posisi yang bersangkutan sebagai Kepala DKPPP, maka akan kita kembalikan. Kita juga sudah menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk bersabar,” sebut T Adnan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, memutasi para pejabat eselon II dan III, beberapa hari menjelang berakhir masa jabatannya. Pelantikan para pejabat itu dilakukan Asisten III Sekretaris Kota Lhokseumawe, Said Alam Zulfikar yang juga pejabat Eselon II, atas nama Walikota di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lhokseumawe, Jumat, 8 Juli 2022.
Adapun pejabat Eselon II dilantik adalah Muslim menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial/Dinsos); Safaruddin sebagai Kepala Bappeda (sebelumnya Kepala Dinas PUPR); Ramli menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (sebelumnya Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata/Porapar), Bukhari sebagai Kepala Dinas Pertanahan (sebelumnya Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan), dan Ibrahim menjadi Kepala Dinsos (sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/PK).
Berikutnya, Zulkifli SAg., sebagai Kepala Dinas PK (sebelumnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP), Syafwal menjadi Kepala Dinas Kesehatan (sebelumnya Plt. Kadis Kesehatan), Salahuddin sebagai Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan/DKPPP (sebelumnya Kepala Bappeda), Dr M Irsyadi sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan (sebelumnya Kadis Perpustakaan dan Kearsispan), Syoeib menjadi Kepala Dinas Porapar (sebelumnya Kepala DLH).
Selanjutnya Ridwan Jalil menjadi Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan (sebelumnya Kadis Pertanahan). Sedangkan A. Haris menjadi pelaksana pada Bagian Organisasi alias “nonjob” (sebelumnya Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan). (*)
Editor: Darmawan
