ACEHSIANA.COM, Jakarta — Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ke-65, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, menyerukan percepatan sertifikasi guru sebagai langkah penting dalam memajukan ekosistem pendidikan Indonesia.
Dalam pernyataannya di Jakarta pada Kamis (2/5), Abetnego menekankan bahwa sertifikasi guru tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan aman bagi siswa.
“Sertifikasi guru menjadi keniscayaan untuk memastikan guru mendapatkan penghasilan yang layak dan jaminan kesejahteraan sosial,” ujar Abetnego.
Dikatakan Abetnego bahwa saat ini, dari 3 juta guru di Indonesia, hanya 1,34 juta yang telah tersertifikasi, yang berarti masih ada lebih dari satu juta guru yang belum mendapatkan manfaat dari program ini.
Abetnego mengungkapkan keprihatinan atas kondisi banyak guru yang masih harus mencari penghasilan tambahan di luar jam mengajar, dengan beberapa bahkan terjerat dalam pinjaman online ilegal.
“Kita tidak ingin lagi mendengar cerita guru yang harus bekerja sebagai buruh tani atau kurir barang setelah jam sekolah,” sebut Abetnego.
Abetnego menambahkan bahwa Kantor Staf Presiden mendukung inisiatif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dalam menyiapkan skema baru untuk mempercepat proses sertifikasi. Skema baru ini akan melibatkan penyesuaian dalam proses rekrutmen, pembelajaran, dan seleksi Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Abetnego menuturkan bahwa pemerintah berencana untuk memperbarui data guru dalam jabatan yang akan mencakup informasi pendidikan dan pengalaman mengajar yang lebih akurat. Selain itu, akan ada penyesuaian dalam pelaksanaan pembelajaran yang bersifat “hybrid”, masa tempuh, dan satuan kredit yang disesuaikan untuk kondisi tertentu.
“Kami juga akan memudahkan guru dalam jabatan untuk mengikuti uji kompetensi yang dilakukan Kemdikbudristek,” pungkas Abetnego.
Abetnego yakin bahwa perubahan skema PPG yang sedang dirancang akan menjadi langkah signifikan dalam mengatasi hambatan dalam sertifikasi guru, sesuai dengan amanat UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Dengan skema baru ini, diharapkan target minimal 800.000 guru tersertifikasi dapat tercapai pada tahun ini, sebagai bagian dari upaya pembenahan pendidikan yang berkualitas di Indonesia. (*)
Editor: Darmawan
