ACEHSIANA.COM, Jakarta – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Yudian Wahyudi, mendapat kritikan tajam dari sejumlah anggota Komisi II DPR RI saat menjalani rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/9).
Dalam rapat tersebut, yang disiarkan melalui channel YouTube Komisi II DPR RI, Yudian dinilai lebih banyak menonjolkan prestasi dan kepintarannya dibandingkan fokus pada tugas utama BPIP.
Dalam kesempatan tersebut, Yudian membeberkan berbagai pencapaian yang telah diraihnya sejak masa pendidikan di Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta.
Ia menyebut dirinya sebagai santri berprestasi dengan nilai sempurna dalam tafsir Al-Quran dan sejarah Islam saat berusia 16 tahun. Yudian juga mengklaim dirinya sebagai juara berbagai lomba pidato dan imam shalat istisqa semasa di pesantren.
“Saya mungkin satu-satunya orang pesantren yang bisa tafsir Al-Quran nilai 100 di ijazah dan tarikh atau sejarah,” ujarnya dalam rapat yang membahas polemik pelarangan jilbab bagi anggota Paskibraka.
Lebih lanjut, Yudian juga memaparkan prestasinya saat kuliah di Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta dan Filsafat UGM.
Ia mengaku telah menerjemahkan lebih dari 50 buku dari bahasa Arab, Inggris, Prancis, hingga ke bahasa Indonesia.
Selain itu, Yudian menyebut dirinya mungkin merupakan satu-satunya dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang berhasil masuk ke Fakultas Hukum Harvard.
“Mungkin saya satu-satunya dosen PTKIN yang bisa masuk Fakultas Hukum Harvard. The best law school on earth,” ungkap Yudian.
Namun, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurniawan, merespons dengan kritik. Ia menekankan bahwa dengan kepintaran yang dimiliki, Yudian seharusnya lebih fokus pada tugas utama BPIP, yaitu membumikan Pancasila di tengah masyarakat.
“Saudara bisa mengatakan saudara pintar, itu urusan prof sendiri. Dengan kepintaran prof, menganggap semua republik ini sama pintarnya dengan prof. Jangan anggap apa yang saudara pikirkan semua orang paham,” jelas Doli.
Ia juga mengingatkan tentang beberapa pernyataan kontroversial Yudian sebelumnya, termasuk pernyataannya bahwa “agama adalah musuh Pancasila” serta isu pelarangan jilbab pada anggota Paskibraka.
Doli menegaskan bahwa forum DPR RI adalah tempat yang tepat untuk memberikan penjelasan kepada publik agar kesalahpahaman tidak terus berlanjut.
“Faktanya, waktu itu kepala BPIP mengatakan Pancasila itu agama adalah musuh Pancasila. Faktanya, kemarin soal Paskibraka mengatakan kepala BPIP melarang pakai jilbab. Kami mengundang saudara-saudara ke forum terhormat ini untuk dimintai penjelasan. Supaya saudara-saudara bisa pakai fasilitas kita untuk menyampaikan ke publik bahwa itu tidak benar,” tambah Doli.
Anggota Komisi II DPR RI lainnya, Syamsurizal, juga turut mempertanyakan latar belakang pendidikan Yudian yang dinilainya tidak sesuai dengan program-program yang diusulkan BPIP.
Ia menyebutkan bahwa saat Yudian pertama kali mengajukan program, fokusnya lebih kepada dunia perfilman, musik, dan olahraga, yang dianggap kurang relevan dengan pembinaan ideologi Pancasila.
“Program yang diajukan lebih menekankan kepada perfilman, pembelajaran musik, dan olahraga bagi 139 juta anak muda Indonesia. Menurut saya, program-program ini agak keluar dari konteks kepancasilaan,” ujar Syamsurizal.
Ia juga menyoroti ketidakhadiran nilai akhlakul karimah dalam program BPIP, yang menurutnya sangat penting untuk generasi muda dan sesuai dengan nilai-nilai agama.
“Mana Ketuhanan yang Maha Esa? Mana konsep akhlakul karimah? Biodata prof dengan gagasan prof yang tampil sebagai seorang kepala BPIP menyampaikan gagasan konsep kepancasilaan, sebagai seorang profesor dari IAIN dan pesantren, mengapa ini tidak keluar?” tambahnya.
Syamsurizal bahkan mempertanyakan apakah ada pihak lain yang mengendalikan Yudian dalam menjalankan program-program BPIP.
“Ada pihak yang mengendalikan prof? Itu yang saya tidak jelas,” ujarnya.
Rapat ini menimbulkan berbagai sorotan terhadap kinerja BPIP di bawah kepemimpinan Prof. Yudian Wahyudi.
Meskipun memiliki latar belakang pendidikan dan prestasi yang luar biasa, para anggota Komisi II DPR RI menilai bahwa Yudian seharusnya lebih mengarahkan fokusnya pada tugas pokok lembaga dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat luas. (*)
Editor: Darmawan
