ACEHSIANA.COM, Jakarta — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menegaskan pentingnya bagi pemerintah baru untuk menunjuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) yang benar-benar memiliki kompetensi di bidang pendidikan.
Dalam forum diskusi bertajuk Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan yang disiarkan melalui YouTube TV Parlemen pada Sabtu (7/9), JK menyampaikan pesan kepada pemerintahan baru Prabowo Subianto terkait pentingnya memilih pemimpin yang mengerti pendidikan untuk kementerian tersebut.
“Pemerintah yang akan datang, tolonglah dipilih betul menteri yang mengerti tentang pendidikan,” kata JK.
JK memperingatkan bahwa meskipun kementerian tersebut diberi anggaran besar, tanpa kepemimpinan yang paham betul tentang pendidikan, hasilnya akan buruk.
Ia menegaskan bahwa perbaikan kualitas pendidikan tidak hanya bisa dicapai dengan peningkatan anggaran, tetapi juga dengan memilih pemimpin yang tepat.
“Mau berapa sekian ratus triliun dikasih, akan hancur-hancuran kalau enggak mengerti pendidikan,” lanjut JK, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI).
JK menganalogikan pemilihan Mendikbudristek dengan memilih seorang Chief Executive Officer (CEO) dalam perusahaan.
Menurutnya, untuk membangun perusahaan yang sukses, diperlukan pemimpin yang berkompeten di bidangnya. Hal serupa, tegas JK, berlaku dalam memilih menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan.
Menurut JK, langkah pertama dalam menciptakan kementerian pendidikan yang baik adalah memilih pemimpin yang mumpuni.
Setelah itu, barulah merancang program-program yang akan dijalankan serta menentukan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.
“Orang dulu, apa programnya, apa yang mau dicapai. Baru berapa anggaran. Jangan kebalik,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, JK juga melayangkan kritik terhadap kinerja Mendikbudristek saat ini, Nadiem Anwar Makarim.
JK menyatakan bahwa Nadiem, yang sebelumnya merupakan pendiri Gojek, tidak memiliki pengalaman di bidang pendidikan, berbeda dengan para pendahulunya seperti Ki Hadjar Dewantara, Muhadjir Effendy, dan Anies Baswedan yang memiliki latar belakang kuat dalam pendidikan.
“Mas Nadiem tidak punya pengalaman pendidikan,” sebut JK.
JK juga menyebutkan bahwa selama lima tahun menjabat, Nadiem jarang turun ke daerah dan jarang berkantor.
Ia menekankan pentingnya sosok menteri yang kompeten, mengingat cakupan tugas kementerian yang dipimpin Nadiem saat ini sangat luas, mencakup pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
“Titip orang yang jarang ke kantor. Minta maaf ya. Saya katakan saja supaya (menteri) yang ke depan jangan begitu lagi,” tegas JK.
Hingga berita ini ditulis, belum ada respons resmi dari Kemendikbudristek terkait pernyataan JK. Ketika dimintai tanggapan, Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Chatarina Girsang menyatakan tidak dapat memberikan informasi dan meminta agar pertanyaan diarahkan kepada Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek. Namun, hingga saat ini Pelaksana Tugas BKHM Anang Ristanto belum memberikan jawaban.
Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, yang juga dihubungi untuk dimintai keterangan, hanya membaca pesan tanpa memberikan tanggapan lebih lanjut. (*)
Editor: Darmawan
