ACEHSIANA.COM, Banda Aceh – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aceh, Marlina Muzakir, menyampaikan harapannya kepada pemerintah pusat untuk lebih serius memperhatikan kualitas dan kesejahteraan guru PAUD di Aceh.
Permintaan itu disampaikan Marlina kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Eko Susanto, dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Pendopo Gubernur Aceh pada Jumat (13/6).
Dalam pertemuan tersebut, Marlina menyoroti rendahnya tingkat kesejahteraan guru PAUD yang menurutnya sangat mempengaruhi mutu pendidikan anak usia dini.
“Kami berharap kesejahteraan guru PAUD dapat diperhatikan. Selama ini gaji guru PAUD masih sangat minim, tentu hal ini mempengaruhi kualitas pendidikan,” ujar Marlina di hadapan para tamu yang hadir.
Pertemuan itu juga sekaligus menjadi momentum penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung program prioritas Direktorat Jenderal PAUD.
Dukungan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan generasi emas Indonesia yang dimulai dari fondasi pendidikan usia dini.
Menanggapi permintaan tersebut, Eko Susanto menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengupayakan berbagai program strategis untuk peningkatan layanan PAUD di seluruh Indonesia.
Salah satu program unggulan yang tengah digencarkan adalah “1 Desa 1 PAUD”. Tujuan utama dari program ini adalah memastikan seluruh anak usia dini di bawah enam tahun mendapatkan akses pendidikan yang layak, khususnya di wilayah yang belum memiliki lembaga PAUD.
“Kita akan perbaiki kualitas PAUD, dimulai dari guru PAUD yang akan kita pastikan minimal menempuh pendidikan sarjana,” jelas Eko.
Ia juga menambahkan bahwa Kementerian telah menyiapkan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana PAUD.
Di Aceh, sebanyak 40 lembaga PAUD sudah masuk dalam daftar prioritas perbaikan fasilitas tahun ini. Selain itu, data usulan dari PAUD lainnya juga masih terus diterima untuk diproses revitalisasinya.
Tak hanya fasilitas fisik, Kementerian juga mengalokasikan dana untuk pengadaan perangkat belajar digital terbaru.
Hal ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pembelajaran anak-anak usia dini agar lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi.
Untuk diketahui, Provinsi Aceh memiliki sekitar 6.500 desa, namun 40 persen di antaranya masih belum memiliki lembaga PAUD.
Dengan kondisi tersebut, Marlina berharap program pusat dapat memberi dampak signifikan bagi pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan PAUD di Aceh.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh istri Wakil Gubernur Aceh, Mukarramah, serta Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis.
Kehadiran mereka mempertegas sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan layanan PAUD yang lebih berkualitas dan inklusif. (*)
Editor: Darmawan
