ACEHSIANA.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, menyoroti anggaran sekolah kedinasan di berbagai kementerian/lembaga (K/L) yang menurutnya menyebabkan disparitas dengan perguruan tinggi umum.
Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) panja pembiayaan pendidikan DPR dengan eselon 1 Kemendikbudristek, Kemendagri RI, Kemenkeu, hingga Bappenas RI pada Rabu 919/6).
Dede Yusuf mengungkapkan bahwa sekolah kedinasan mendapatkan pembiayaan penuh, termasuk seragam, yang berbeda jauh dengan standar pembiayaan di perguruan tinggi umum.
“Bahkan ada kedinasan-kedinasan yang masuk kuliah dibayar full sampai seragam semuanya dibayar,” ujar Dede Yusuf.
Disparitas ini juga terjadi pada tingkat dosen pengajar, dimana terdapat perbedaan antara dosen di perguruan tinggi umum dan sekolah kedinasan.
“Akibatnya terjadi disparitas juga antara dosen-dosennya yang mengajar di Kementerian Pendidikan dan dosen-dosen yang mengajar di K/L lainnya,” tambah Dede Yusuf.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati, menyatakan bahwa anggaran per mahasiswa di sekolah kedinasan cukup besar, dengan rata-rata mencapai Rp 67 juta per mahasiswa per tahun.
“Bisa kita lihat betapa besarnya anggaran per mahasiswa per tahun yang dialokasikan oleh K/L,” kata Kiki.
Kiki juga menyinggung bahwa program studi yang ditawarkan oleh sekolah kedinasan tidak berbeda jauh dengan perguruan tinggi umum, namun Kemendikbudristek tetap memberikan perhatian khusus terhadap hal ini.
Pembahasan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi dan memastikan kesetaraan dalam pembiayaan pendidikan antara sekolah kedinasan dan perguruan tinggi umum di Indonesia. (*)
Editor: Darmawan
