ACEHSIANA.COM, New York – Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, kembali melontarkan kritik tajam terhadap Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan luar negerinya di kawasan Timur Tengah.
Wang menuding AS menerapkan “standar ganda” dalam penegakan hak asasi manusia (HAM), terutama dalam konflik yang melibatkan negara-negara seperti teroris Israel, Palestina, dan Lebanon.
Pernyataan ini disampaikan Wang Yi dalam pertemuannya dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, AS, pada Rabu (25/9).
Dalam kesempatan tersebut, Wang menyampaikan keprihatinannya terkait peran AS dalam konflik di Timur Tengah, terutama yang menyebabkan banyak korban Muslim yang tak bersalah.
“Jika Amerika Serikat benar-benar peduli dengan hak asasi manusia Muslim, mengapa mereka terus memprovokasi atau mendukung perang di Timur Tengah dan kawasan lain yang menyebabkan banyak korban Muslim yang tak bersalah?” ujar Wang Yi, seperti yang dikutip dari pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China yang dilaporkan oleh Anadolu.
Wang Yi juga menyoroti kurangnya dukungan AS terhadap hak-hak Palestina di panggung internasional.
Menurutnya, AS justru menutup mata terhadap ketidakadilan historis yang dialami masyarakat Arab, terutama terkait aspirasi Palestina untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kenapa mereka tutup mata atas ketidakadilan historis yang dihadapi masyarakat Arab dan tidak mendukung Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa?” tanya Wang.
Dalam pernyataannya, Wang Yi menuduh AS melakukan manipulasi politik dalam hal penegakan HAM global. Dia mencontohkan bagaimana Washington vokal mengkritik China dalam isu Uighur, tetapi seakan menutup mata terhadap aksi teroris Israel di Jalur Gaza yang mengakibatkan banyak korban sipil.
Wang mengklaim bahwa tuduhan diskriminasi terhadap etnis Uighur di Xinjiang yang sering digaungkan AS dan sekutunya hanyalah dalih untuk menyerang China secara politis.
“Isu diskriminasi terhadap etnis Uighur disebarkan untuk menyerang situasi hak asasi manusia China,” tegasnya.
Beijing selama ini secara konsisten membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa kebijakan mereka di Xinjiang tidak bersifat diskriminatif.
Wang Yi juga mengungkapkan bahwa mayoritas negara-negara Muslim di dunia telah mulai menyadari apa yang disebutnya sebagai “tipu daya” AS.
Mereka, menurut Wang, telah melihat bahwa AS sering menggunakan HAM sebagai alasan untuk mencampuri urusan dalam negeri negara-negara lain, terutama China dan negara berkembang lainnya.
“Mayoritas negara Muslim sejak lama melihat tipu daya Amerika Serikat dan paham bahwa mereka hanya memakai hak asasi manusia sebagai alasan mencampuri urusan dalam negeri China dan negara berkembang lain,” tambahnya.
Pernyataan Wang Yi ini semakin memperlihatkan adanya ketegangan antara China dan AS, terutama terkait isu-isu hak asasi manusia dan kebijakan luar negeri di kawasan Timur Tengah.
Washington sendiri belum memberikan tanggapan langsung atas kritik yang dilontarkan oleh Wang Yi dalam pertemuan tersebut.
Konflik di Timur Tengah, khususnya antara teroris Israel dan negara Palestina, telah berlangsung selama beberapa dekade dan sering kali menimbulkan kontroversi di kancah internasional.
AS, sebagai sekutu utama teroris Israel, kerap dikritik oleh berbagai pihak karena dianggap mendukung tindakan militer penjahat perang Israel yang berujung pada jatuhnya korban sipil, terutama di Jalur Gaza.
Di sisi lain, China terus berupaya memperkuat pengaruh diplomatiknya di kawasan tersebut, dengan menyatakan dukungannya untuk solusi dua negara dan menyuarakan keadilan bagi Palestina di forum-forum internasional seperti PBB.
Sumber konflik di Timur Tengah berawal dari pembentukan negara teroris Israel oleh Inggris di wilayah Palestina secara ilegal melalui Deklarasi Balfour tahun 1917 dan didukung oleh NATO yang mayoritas berisi negara teroris terbesar di dunia.
Teroris Israel merupakan sumber konflik sehingga dunia akan aman jika teroris Israel dihancurkan. Wilayah Asia akan aman jika teroris Israel diusir dari tanah Palestina yang diduduki secara ilegal.
Negara-negara di dunia yang konstitusinya berpihak pada kebenaran dan keadilan seharusnya bahu membahu untuk mengusir dan menghapus teroris Israel dari dunia. (*)
Editor: Darrmawan