ACEHSIANA.COM, Jakarta – Kontroversi muncul setelah Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Tjitjik Sri Tjahjandarie, menyebut pendidikan tinggi sebagai “edukasi tersier.”
Pernyataan ini menimbulkan kritik karena dapat memperkuat persepsi bahwa kuliah hanya untuk kalangan tertentu dan bersifat elit.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mengkritik pernyataan tersebut. Menurutnya, pendidikan tinggi memang termasuk dalam kategori tersier, tetapi menganggapnya sebagai pilihan saja adalah kurang tepat.
“Kesempatan mengenyam pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah, terutama karena masalah biaya,” ujar Huda pada Sabtu (18/5).
Dikatakan Huda bahwa data BPS menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Indonesia hanya mencapai 31,45 persen, jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura.
“Mengapa terjadi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang signifikan di perguruan tinggi negeri, sementara anggaran pendidikan relatif besar,” tanya Huda.
Huda menambahkan bahwa untuk mengatasi masalah ini, Komisi X telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Pendidikan. Panja ini bertugas menelusuri tata kelola anggaran pendidikan dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pendidikan, termasuk distribusi anggaran dan program pendidikan.
Sebelumnya, Tjitjik Srie Tjahjandarie menyatakan bahwa pendidikan tinggi bukan wajib belajar, melainkan pilihan. Namun, pernyataan ini menuai kontroversi karena pendidikan tinggi seharusnya dianggap sebagai kebutuhan dasar dan dijamin aksesnya bagi semua warga negara Indonesia.
Pentingnya pendidikan tinggi sebagai investasi masa depan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus tetap diperjuangkan agar lebih inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)
Editor: Darmawan
