ACEHSIANA.COM, Jakarta – Banyak persoalan yang ditimbulkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan untuk menghapus sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani pada Rabu (9/9) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, setelah bertemu Presiden Jokowi.
“Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan PPDB zonasi tahun depan,” ujar Muzani.
Dikatakan Muzani bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, ia menyampaikan, PPDB banyak menimbulkan persoalan. Padahal kebijakan itu dihadirkan untuk pemerataan sekolah unggul.
“Justru terjadi sekolah unggul jadi unggul, yang nggak unggul malah tidak unggul. Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat,” sebut Muzani.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, sebelumnya menyebutkan bahwa kebijakan PPDB dengan sistem zonasi merepotkan. Sebab, setiap tahun dia harus menerima protes dari orang tua siswa akibat kebijakan warisan Mendikbud era sebelumnya, Muhadjir Effendy tersebut.
“Kita kena getahnya setiap tahun karena PPDB zonasi,” ungkap Nadiem.
Nadiem menuturkan bahwa PPDB zonasi bukan programnya, melainkan kebijakan yang dilahirkan oleh Muhadjir Effendy saat menjabat sebagai Mendikbud dan kini menjadi Menko PMK. (*)
Editor: Darmawan
