ACEHSIANA.COM, Jakarta – Alokasi anggaran pendidikan tahun 2023 naik menjadi Rp 608,3 triliun. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Selasa (16/8) di Jakarta.
Menurut Sri Mulyani, Pemerintah menaikkan alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Anggaran pendidikan tersebut, lanjut Sri Mulyani, meningkat 5,8 persen dibandingkan outlook tahun ini yang sebesar Rp 574,9 triliun.
“Anggaran pendidikan sebesar Rp 608,3 triliun dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat Rp 233,9 triliun, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 305 triliun, dan pembiayaan Rp 69,5 triliun. Alokasi belanja pemerintah pusat Rp 233,9 triliun untuk anggaran pendidikan akan dimanfaatkan dalam bentuk Pusat Investasi Pemerintah (PIP) kepada 20,1 juta siswa,” ujar Sri Mulyani.
Dikatakan Sri Mulyani bahwa anggaran pendidikan juga dialokasikan untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 976,8 ribu mahasiswa dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS bagi 556,9 ribu guru non PNS. Untuk alokasi dari TKDD Rp 305 triliun, digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 44,2 juta siswa dan BOS PAUD kepada 6,1 juta peserta didik.
“Alokasi dari pembiayaan Rp 69,5 triliun digunakan juga untuk dana abadi pendidikan termasuk pesantren, dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi, ana abadi kebudayaan sekaligus pembiayaan pendidikan,” sebut Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan bahwa arah kebijakan anggaran pendidikan tahun depan fokus pada peningkatan akses pendidikan di seluruh jenjang melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan.
“Kebijakan anggaran diarahkan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan, terutama di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) serta penguatan link and match dengan pasar kerja. Terakhir, untuk pemerataan kualitas pendidikan sekaligus penguatan kualitas layanan PAUD,” ucap Sri Mulyani.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai bahwa pidato Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR dan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2023 menawarkan optimisme di dunia pendidikan.
“Poin yang disampaikan dan ditekankan Presiden Jokowi harus diakui merupakan pekerjaan rumah besar pendidikan nasional kita,” imbuh Satriwan.
Satriwan mengungkapkan bahwa meskipun anggaran pendidikan mengalami tren kenaikan setiap tahunnya, tetapi tidak diametris dengan meningkatnya kualitas pendidikan nasional.
“Data Asesmen Nasional 2021 menunjukkan, satu dari dua peserta didik Indonesia tidak mampu memenuhi minimum kompetensi dasar literasi. Sedangkan, dua dari tiga peserta didik Indonesia tidak mampu memenuhi minimum kompetensi dasar numerasi,” tutur Satriwan.
Satriwan tetap mengapresiasi komitmen Presiden untuk memperluas akses pendidikan. P2G, pungkas Satriwan, mengakui kualitas pendidikan nasional masih rendah dan ada tingkat kesenjangan yang tinggi, seperti infrastruktur pendidikan, sekolah, dan guru-guru di daerah dengan di perkotaan.
“Pesan kuat itu hendaknya ditangkap pula oleh pemerintah daerah, sehingga antara pusat dan daerah benar-benar selaras untuk fokus memajukan kualitas SDM. Keseriusan daerah memprioritaskan bidang pendidikan harus diwujudkan dalam Neraca Pendidikan Daerah (NPD),” pungkas Satriwan.
Satriwan membeberkan bahwa masih banyak daerah yang anggaran pendidikan mereka di bawah 20 persen yang tentu saja inkonstitusional. (*)
Editor: Darmawan
