ACEHSIANA.COM, Banda Aceh – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam menyukseskan program nasional Koperasi Desa Merah Putih.
Hal ini disampaikan dalam acara peluncuran dan dialog percepatan musyawarah desa khusus (Musdesus) serta pembentukan koperasi desa yang berlangsung di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Kamis (22/5).
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Juliantono dan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya, serta ribuan kepala desa dan tuha peut dari seluruh Aceh.
Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menyampaikan bahwa koperasi adalah instrumen utama dalam memperkuat ekonomi rakyat dan membangun kemandirian desa.
“Program Koperasi Merah Putih adalah langkah penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Kami sangat menyambut baik dukungan pemerintah pusat dalam merealisasikan program ini di Aceh,” ujar Mualem.
Pemerintah Aceh menargetkan pembentukan koperasi di seluruh 6.497 gampong yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Antusiasme masyarakat disebut sangat tinggi, karena koperasi ini menjadi gerakan ekonomi kolektif berbasis potensi lokal.
Mualem mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bersama-sama menggali sektor unggulan desa seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Ia juga berharap dukungan pemerintah pusat tidak berhenti pada tahap pembentukan koperasi saja, tetapi juga meliputi pendampingan regulasi, pelatihan, akses permodalan, serta penguatan kelembagaan koperasi.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan agenda strategis nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia hingga akhir Juni 2025. Peluncuran resminya dijadwalkan pada 12 Juli mendatang oleh Presiden.
“Koperasi hari ini harus naik kelas. Ia bisa menjadi badan usaha yang punya bank, pabrik, bahkan mengelola kebun sawit atau eks sumur minyak,” jelas Ferry.
Ia menekankan pentingnya model bisnis koperasi yang kuat dan lengkap, mulai dari toko sembako, simpan pinjam, hingga menjadi agen distribusi pupuk dan LPG subsidi.
Ferry juga menyoroti tingginya rantai distribusi yang merugikan petani dan konsumen. Koperasi desa diharapkan menjadi solusi konkret untuk memperpendek rantai tersebut.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, menambahkan bahwa Presiden menaruh perhatian besar pada program ini sebagai bagian dari visi pemerataan ekonomi nasional.
Ia meminta seluruh kepala daerah dan camat untuk memfasilitasi pelaksanaan Musdesus dan pengesahan koperasi.
“Di Aceh, baru sekitar 10 persen desa yang melaksanakan Musdesus. Tapi tadi kami lihat langsung, gerakan sudah mulai cepat. Targetnya, akhir Mei seluruh gampong sudah melaksanakan Musdesus dan akhir Juni koperasi telah tercatat di Kemenkum,” ujar Bima.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan dan identifikasi potensi desa agar koperasi yang terbentuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal.
“Kami optimis, Koperasi Merah Putih akan berdiri kokoh di seluruh Aceh dan menjadi pilar kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara ini Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Plt. Sekda Aceh, Ketua PKK Aceh, para bupati/wali kota, kepala SKPA dan kepala biro di lingkungan Setda Aceh, camat, keuchik, serta para tokoh masyarakat. (*)
Editor: Darmawan
