ACEHSIANA.COM, Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 14,4 triliun dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Selasa (26/7).
Usulan itu disampaikan karena anggaran yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini, yakni Rp 55 triliun, dinilai belum cukup untuk memaksimalkan pelaksanaan program-program prioritas.
“Kami mengusulkan kembali tambahan anggaran sebesar Rp 14,4 triliun untuk membiayai sebagian usulan program dan kegiatan yang paling prioritas,” kata Mu’ti, dikutip dari Tv Parlemen, Rabu (27/8).
Salah satu alokasi tambahan anggaran itu direncanakan untuk menambah dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi jenjang SD dan SMP.
Menurut Mu’ti, kenaikan diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi harga dan kebutuhan siswa. Besaran PIP SD yang semula Rp 450.000 per siswa per tahun akan dinaikkan menjadi Rp 600.000, sedangkan PIP SMP naik dari Rp 750.000 menjadi Rp 1 juta per siswa per tahun.
Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana memperluas manfaat PIP hingga ke jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Program ini akan ditujukan untuk 25 persen anak dari keluarga termiskin dengan nominal bantuan Rp 450.000 per tahun.
“Upaya ini sejalan dengan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang juga mencakup 1 tahun prasekolah,” jelas Mu’ti.
Selain pembiayaan PIP, tambahan anggaran juga diproyeksikan untuk insentif guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN), revitalisasi sekolah, serta penguatan kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di daerah.
Tujuannya, agar guru mendapatkan pembaruan informasi terkait kurikulum, kebijakan pendidikan, serta peningkatan kapasitas pengajaran.
Mu’ti menambahkan, dana tersebut juga akan diarahkan untuk mempercepat digitalisasi pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk memperkuat peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran berbasis STEM.
Tak hanya itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan vokasi guna menyiapkan lulusan yang siap terjun di dunia usaha dan industri serta mendorong terciptanya lapangan kerja dari sektor pendidikan.
Program prioritas lainnya adalah penguatan pendidikan khusus dan layanan khusus agar akses pendidikan dasar dan menengah lebih inklusif dan dapat dinikmati oleh semua kalangan.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap tambahan anggaran ini dapat mempercepat transformasi pendidikan nasional menuju arah yang lebih adil, berkualitas, dan relevan dengan tantangan zaman. (*)
Editor: Darmawan
