ACEHSIANA.COM, Banda Aceh – Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman yang lebih dikenal dengan sapaan Haji Uma, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian berbagai kendala yang menghambat pengoperasian jalan tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh).
Salah satu hambatan utama yang hingga kini belum tuntas adalah persoalan izin penggunaan kawasan hutan produksi di sekitar badan jalan tol, khususnya pada area yang berstatus hutan tanaman industri (HTI).
Pernyataan tersebut disampaikan Haji Uma usai melakukan rapat kerja dengan Dinas Pertanahan Provinsi Aceh dalam rangka reses ke daerah pemilihan, di Banda Aceh, Senin (4/8).
Rapat yang dipimpin oleh Plh Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Saiful Usman itu membahas pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, khususnya dalam kaitannya dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh.
Dalam kesempatan itu, Haji Uma menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada belum terbitnya izin penggunaan lahan untuk area HTI yang berada di sisi pinggir tol dan menjadi penyangga badan jalan.
Padahal, untuk badan jalan utama, izin dari Kementerian Kehutanan telah selesai diterbitkan. Hal ini menyebabkan ruas tol Seulimeum–Padang Tiji masih belum bisa dioperasikan sepenuhnya, sementara lima seksi lainnya telah difungsikan oleh PT Hutama Karya sebagai pengelola.
Ia menegaskan bahwa keberadaan tol Sibanceh sangat dinanti masyarakat karena mampu memangkas waktu tempuh perjalanan, memperlancar konektivitas antarwilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh secara menyeluruh.
Oleh sebab itu, ia berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah pusat agar segera menyelesaikan proses administrasi yang tertunda demi kelancaran pengoperasian jalan tol tersebut.
Selain tol Sibanceh, Haji Uma juga menyoroti perkembangan sejumlah proyek strategis nasional lainnya yang tengah berlangsung di Aceh.
Ia mengungkapkan bahwa pembangunan Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara telah rampung sepenuhnya dengan luas mencapai 896 hektare.
Sementara itu, proyek Bendungan Rukoh beserta bangunan pengarahnya di Kabupaten Pidie telah menyelesaikan proses pengadaan tanah sebesar 92 persen dari total kebutuhan 716 hektare.
Di sisi lain, proyek pembangunan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Lhok Guci, Aceh Barat, yang mencakup lahan seluas 269 hektare telah mencapai penyelesaian pembebasan lahan sebesar 81 persen.
Sedangkan proyek irigasi Daerah Jambo Aye Kanan di Aceh Timur yang mencakup lahan seluas 30 hektare masih berada pada tahap identifikasi dan inventarisasi.
Tak hanya itu, Haji Uma juga memaparkan progres pengadaan tanah untuk proyek jalan tol Binjai–Langsa II yang melintasi wilayah Aceh Tamiang dan Kota Langsa, dengan luas lahan 42 hektare, telah menyentuh angka 97 persen.
Sementara proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kumbih 3 di Kota Subulussalam juga menunjukkan kemajuan signifikan, di mana penyelesaian lahan seluas 59 hektare telah mencapai 98 persen.
Di akhir pernyataannya, Haji Uma menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan berbagai proyek strategis nasional tersebut.
Ia menegaskan bahwa peran serta aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, tokoh adat, hingga budayawan, sangat dibutuhkan demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan konektivitas wilayah.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan implementasi proyek, demi kemajuan dan konektivitas yang lebih baik di seluruh wilayah Aceh,” tutup Haji Uma. (*)
Editor: Darmawan
