ACEHSIANA.COM, Banda Aceh – Tokoh Aceh sekaligus mantan Juru Bicara GAM Wilayah Pase, Syardani Muhammad Syarif alias Teungku Jamaika, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Ia menilai banyak kepala SKPA bekerja di zona nyaman, minim inovasi, dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.
Dalam pernyataannya kepada acehsiana.com pada Jumat (01/08), Teungku Jamaika menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025 sebagai bukti lemahnya kinerja para kepala SKPA.
“Sudah saatnya Gubernur Aceh mengevaluasi dan mengganti kepala SKPA yang tidak menunjukkan semangat kerja dan keberpihakan kepada masyarakat. Jangan biarkan mereka merusak visi besar Gubernur Aceh Mualem–Dek Fadh,” tegasnya.
Menurutnya, sebagian kepala SKPA tidak profesional dan cenderung mementingkan diri sendiri. Akibatnya, potensi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) menjadi tinggi dan pembangunan yang diharapkan rakyat kembali terhambat.
“Mereka tidak punya mindset sosial yang tinggi. Padahal pembangunan Aceh harus sejalan dengan cita-cita Gubernur dan Presiden RI, yang menekankan kerja nyata untuk rakyat, bukan pencitraan atau keuntungan pribadi,” ujar Jamaika.
Ia juga mengkritik rendahnya upaya SKPA dalam menggali sumber pembiayaan alternatif. Menurutnya, ketergantungan mutlak terhadap APBA menunjukkan kegagalan manajerial yang serius.
“Seharusnya ada upaya membangun kemitraan dengan pihak swasta, BUMN, maupun program nasional. Ketergantungan penuh pada APBA adalah cermin dari kepemimpinan yang lemah dan tidak layak dipertahankan,” ungkapnya.
Sebagai tokoh yang selama ini dikenal mendukung pemerintahan Mualem–Dek Fadh, Jamaika mengaku khawatir perjuangan dan harapan rakyat Aceh bisa hancur oleh ulah birokrat yang malas dan tidak peka terhadap realitas masyarakat.
“Saya tidak mau Mualem dijebak dalam skema kerja birokrasi yang tidak sehat. Kalau dibiarkan, masyarakat bisa menilai pemerintahan ini gagal. Itu sangat kita sayangkan,” ujarnya.
Karena itu, ia mendesak agar Gubernur Aceh melakukan reformasi besar-besaran di lingkungan SKPA, dengan mengganti pejabat yang tak berintegritas dan tidak punya semangat membangun.
“Sudah waktunya SKPA diisi oleh orang-orang yang berintegritas, punya semangat membangun, dan berpihak pada masyarakat kecil. Kita tidak butuh birokrat yang hanya jago rapat dan absen turun ke lapangan,” pungkas Teungku Jamaika. (*)
Editor: Darmawan
