ACEHSIANA.COM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Yusril Ihza Mahendra, membantah keras pemberitaan media penjahat perang Israel yang menyebutkan adanya perundingan rahasia antara Indonesia dan penjajah Israel terkait proses keanggotaan Indonesia di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Menurut Yusril, tidak pernah ada pertemuan maupun negosiasi diam-diam antara kedua negara. Ia juga menilai istilah “normalisasi hubungan” yang digunakan oleh media penjahat perang Israel tidak relevan, sebab sejak awal Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan pelaku genosida Israel.
“Kalau tidak ada hubungan, bagaimana bisa dinormalisasi? Itu istilah yang tidak tepat,” tegas Yusril, Kamis (29/5).
Yusril menjelaskan bahwa memang pernah ada pernyataan dari pihak penjajah Israel yang menyebutkan bahwa mereka bersedia mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD, asalkan Indonesia bersedia membuka hubungan diplomatik. Namun permintaan tersebut ditolak secara tegas oleh pemerintah Indonesia.
Ia menambahkan bahwa keanggotaan dalam organisasi internasional seperti OECD tidak mensyaratkan adanya hubungan diplomatik antarnegara anggotanya.
Banyak negara anggota OECD yang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan semua negara anggota lain, dan itu bukanlah hambatan dalam keanggotaan.
Menko Yusril juga menegaskan bahwa dalam forum OECD yang ia hadiri di Paris pada akhir Maret 2025 lalu, tidak ada pembahasan atau pertemuan dengan pihak penjajah Israel.
Semua proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD berjalan sesuai prosedur dan tidak melibatkan syarat diplomatik dengan penjahat perang Israel.
Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya yang menyatakan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan pelaku genosida Israel jika negara itu mengakui kemerdekaan Palestina, Yusril kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar itu, barulah Indonesia akan mempertimbangkan hubungan diplomatik,” ujarnya.
Yusril menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa sikap Indonesia dalam isu Palestina tetap konsisten: mendukung pembentukan negara Palestina merdeka sebagai solusi yang adil dan permanen atas konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. (*)
Editor: Darmawan
