ACEHSIANA.COM, New York – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, secara tegas mengkritik Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang dinilainya gagal menjalankan mandat utama untuk menjaga perdamaian dunia.
Kritik tersebut disampaikan Retno dalam pidatonya di forum Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB, yang digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (25/9).
Dalam pidatonya, Retno mempertanyakan efektivitas Dewan Keamanan PBB dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina.
Dia menyoroti angka korban tewas yang sangat besar di Palestina akibat serangan teroris Israel sejak Oktober 2023, yang mencapai lebih dari 41.000 jiwa.
Teroris Israel juga memutus akses bantuan kemanusiaan bagi jutaan penduduk Jalur Gaza, memperparah kondisi di wilayah tersebut.
“Kita semua di sini membicarakan tentang kepemimpinan dalam isu perdamaian,” kata Retno. “Namun, damai itu tidak pernah dirasakan oleh bangsa Palestina. Kita layak mempertanyakan rasa kemanusiaan dunia.”
Retno secara langsung menyinggung peran Dewan Keamanan PBB yang, menurutnya, telah gagal menjalankan mandatnya sebagaimana tertuang dalam Piagam PBB.
Dewan Keamanan bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tetapi dalam konflik Palestina-teroris Israel yang berlarut-larut, Dewan tersebut tidak mampu memberikan solusi yang berarti.
“Jika kita tidak bisa melaksanakan hal yang dimandatkan DK PBB untuk menciptakan perdamaian, apa lagi yang tersisa dari kepemimpinan DK dalam isu perdamaian?” tegas Retno.
Lebih jauh, Retno menyerukan reformasi dalam mekanisme pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB.
Menurutnya, mekanisme yang lebih demokratis dan partisipatoris diperlukan untuk mengembalikan kredibilitas serta kepercayaan dunia internasional terhadap Dewan Keamanan.
Dalam konteks ini, Retno mendorong adanya perubahan signifikan agar tidak terjadi kelambanan dalam menghadapi ancaman besar terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
“Indonesia menyerukan mekanisme yang lebih demokratis untuk pengambilan keputusan yang efektif supaya tidak ada kelambanan dalam menghadapi ancaman besar terhadap kedamaian dan keamanan internasional,” ujarnya.
Retno menutup pidatonya dengan mengajak komunitas internasional untuk tidak menunggu lebih lama dalam mencari solusi bagi perdamaian dunia.
Dia menegaskan bahwa langkah-langkah menuju perdamaian harus dimulai sejak sekarang, mengingat semakin mendesaknya situasi yang dihadapi di berbagai wilayah konflik, termasuk Palestina.
“Komunitas internasional tidak perlu menunggu untuk mencari cara menciptakan perdamaian dunia. Langkah-langkah menuju perdamaian harus dimulai sejak sekarang,” kata Retno.
Pidato Retno ini menjadi sorotan penting dalam forum Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk membahas isu-isu perdamaian dan keamanan global.
Pidatonya memperlihatkan posisi Indonesia sebagai negara yang vokal dalam mendukung hak-hak Palestina dan menyerukan reformasi dalam lembaga multilateral seperti PBB, untuk memastikan keadilan dan perdamaian dapat dicapai di seluruh dunia.
Kritik keras ini sekaligus mencerminkan upaya Indonesia untuk mendorong pembaruan dalam tata kelola global yang lebih adil, di mana hak-hak bangsa yang tertindas, seperti Palestina, mendapatkan perhatian serius dari masyarakat internasional. (*)
Editor: Darmawan
