ACEHSIANA.COM, Jakarta – Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah, mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) yang dipimpin oleh Mendikbud Nadiem Makarim.
Dalam rapat yang digelar di Gedung DPR RI pada Kamis (6/6), Anita secara tegas menyampaikan beberapa kritik terhadap kebijakan dan realisasi anggaran di Kemendikbud.
Salah satu sorotan utama Anita adalah terkait anggaran sebesar Rp 15 triliun di Kemendikbud.
Anita mempertanyakan apakah anggaran tersebut telah dimanfaatkan dengan baik atau belum. Anita menekankan pentingnya introspeksi dan koreksi diri dalam penggunaan anggaran tersebut.
Anita juga mengkritik realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN di daerah yang masih menghadapi banyak persoalan.
Anita menyoroti kasus guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum menerima Surat Keputusan (SK) meski sudah lulus.
Selain itu, hasil pengawasannya di lapangan menunjukkan bahwa masih ada bangunan-bangunan sekolah yang terbengkalai.
Lebih lanjut, Anita menolak data rekomendasi yang disampaikan oleh anggota DPR diverifikasi oleh tataran dinas.
“Terdapat kekeliruan birokrasi terkait verifikasi ini. Kementerian seharusnya melakukan verifikasi terhadap dinas, dan hasil verifikasi baru diberikan kepada DPR,” ujar Anita.
Anita dalam rapat tersebut juga mengusulkan agar Komisi X DPR memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kemendikbud.
Anita menduga adanya tindak pidana korupsi di lembaga tersebut.
“Pentingnya pemeriksaan terhadap anggaran tahun 2021-2023 dan sebaiknya tidak ada penambahan anggaran di Kemendikbud jika terdapat indikasi korupsi,” pungkas Anita.
Anita menyampaikan ketidakpuasannya dengan tegas, karena situasi ini mempengaruhi kondisi di lapangan. (*)
Editor: Darmawan
