ACEHSIANA.COM, Jakarta – Pengamat pendidikan, Indra Charismiadji, mengomentari pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dilakukan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Menurutnya, pembatalan ini tidak permanen karena Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 yang menjadi dasar persoalan belum dicabut. Oleh karena itu, masih ada ruang untuk kenaikan UKT di masa mendatang.
“Ini bukan dibatalkan, tapi kita ini diprank ditunda sampai tahun depan,” kata Indra kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/5).
Indra juga menyoroti besaran UKT dan iuran pembangunan institusi (IPI) yang saat ini dikenakan. Rata-rata pendapatan orang Indonesia berada pada kisaran Rp 65-75 juta per tahun.
Namun, banyak yang menerima gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Dengan UKT dan IPI yang bisa mencapai Rp 40 juta per tahun, beban finansial semakin terasa.
“Ini artinya 60 persen dari pendapatan sudah hilang hanya untuk biaya pendidikan satu anak,” jelas Indra.
Menurutnya, kebijakan menaikkan UKT dan penetapan IPI saat ini tampak kurang matang karena tidak didasarkan pada kajian yang jelas. Problem ini muncul karena pengelolaan dunia pendidikan yang belum optimal.
Sementara itu, Ketua Institut Harkat Negeri (IHN), Sudirman Said, berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh mengandalkan ketersediaan dana sebagai patokan dalam memberikan pendidikan. Meskipun terkendala, pendidikan di semua jenjang harus tetap diberikan kepada rakyat.
“Negara harus tetap bisa mendidik rakyatnya, meski mengalami kesulitan keuangan,” kata Sudirman, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Diketahui, anggaran pendidikan, terutama untuk pendidikan tinggi, masih minim. Pemerintah saat ini baru bisa memprioritaskan wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pendanaan untuk pendidikan tinggi masih terbatas karena dana negara yang tidak mencukupi.
Sudirman menegaskan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya menjadi beban orang tua. Sebaliknya, negara harus berinvestasi dalam pendidikan sebagai langkah yang selalu tepat.
“Dan investasi yang tidak pernah salah adalah investasi di bidang pendidikan. Bagaimana indahnya jika kebijakan pemerintah dapat mengatasi kesulitan para ibu yang ingin anak-anaknya maju dan mendapatkan pendidikan terbaik,” tutur Sudirman. (*)
Editor: Darmawan
