ACEHSIANA.COM, Jakarta – Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan tekadnya untuk mengurangi besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap serangkaian demonstrasi mahasiswa yang memprotes kenaikan UKT baru-baru ini.
Dalam wawancara dengan tvOne yang dilansir pada Rabu (22/5/2024), Prabowo menegaskan bahwa universitas negeri, yang didirikan dengan dana rakyat, seharusnya tidak membebani mahasiswa dengan biaya yang tinggi.
“Biaya UKT harus sangat minim atau bahkan gratis. Kita perlu menghitung dan bekerja keras untuk mencapai ini,” ujar Prabowo.
Prabowo juga mengkritik perubahan sistem pendidikan Indonesia yang menurutnya telah berubah menjadi lebih kapitalistik sejak era Orde Baru.
“Pendidikan seharusnya bukan pasar, melainkan barang publik, kewajiban sosial negara,” kata Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Menghadapi tantangan ini, Prabowo, yang akan dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024, berencana untuk membenahi sistem pembiayaan perguruan tinggi. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk operasional perguruan tinggi, yang akan dibiayai dari kebijakan hilirisasi sumber daya alam.
Kontroversi kenaikan UKT telah memicu gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Sejumlah kampus dilaporkan telah menaikkan UKT secara signifikan, dengan kenaikan rata-rata antara lima hingga sepuluh persen.
Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, berjanji untuk menghentikan kenaikan UKT yang tidak rasional.
“Kami telah mendengar kekhawatiran masyarakat dan akan memastikan bahwa kenaikan yang tidak masuk akal ini akan dihentikan,” ucap Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR pada Selasa (21/5/2024).
Komitmen Prabowo dan janji Nadiem ini disambut baik oleh mahasiswa dan masyarakat yang mengharapkan pendidikan tinggi yang lebih terjangkau dan adil bagi semua lapisan masyarakat. (*)
Editor: Darmawan
