ACEHSIANA.COM, Jakarta — Di tengah meningkatnya keluhan masyarakat terkait biaya pendidikan yang semakin mahal, Komisi X DPR RI, yang membidangi pendidikan, telah mengambil langkah proaktif dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Pendidikan.
Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa biaya pendidikan di Indonesia tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan bahwa banyak mahasiswa dan orang tua mengeluhkan tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di universitas negeri.
Selain itu, wali murid juga merasa keberatan dengan biaya tambahan seperti uang komite dan uang kegiatan di sekolah negeri.
“Kami ingin memahami bagaimana pemerintah mengelola biaya pendidikan ini,” ujar Huda.
Menurut Huda, Indonesia telah mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendidikan, dengan total anggaran tahun ini mencapai Rp 665 triliun.
“Situasi ini menjadi paradoks ketika biaya pendidikan bagi peserta didik terus meningkat, sementara anggaran pendidikan dari APBN sudah cukup besar,” tambah Huda.
Huda menekankan pentingnya pendidikan tinggi, terutama dalam konteks target Indonesia Emas 2045.
“Kami tidak ingin masyarakat berpandangan bahwa pemerintah lepas tangan dalam menyediakan layanan pendidikan tinggi,” sebut Huda.
Panja Biaya Pendidikan akan memanggil pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemendikbudristek, Bappenas, dan pemerintah daerah, untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan biaya pendidikan meningkat.
“Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” tutur Huda.
Panja ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih efisien untuk RAPBN 2025.
“Harapan kami, rekomendasi dari Panja Biaya Pendidikan akan menjadi dasar untuk skema pengelolaan biaya pendidikan yang memastikan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas untuk tahun depan,” tutup Huda. (*)
Editor: Darmawan
