ACEHSIANA.COM, Jakarta – Data Asesmen Nasional (AN) 2022 mengungkapkan bahwa sebanyak 34,51% peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9% mengalami hukuman fisik, dan 36,31% berpotensi mengalami perundungan. Menanggapi hal ini, Kemendikbudristek menekankan bahwa penyelesaian masalah ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, menyatakan bahwa telah diterbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dalam melindungi semua anggota satuan pendidikan, termasuk guru dan peserta didik, serta meningkatkan kualitas pendidikan.
Nunuk mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam kampanye pencegahan dan penanganan kekerasan, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, beragam, dan aman. Sementara itu, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Kemendikbudristek, Tetty Herawati Aminudin Aziz, menegaskan komitmen organisasinya dalam melawan perundungan dan kekerasan seksual, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi korban.
Psikolog klinis dan keluarga, Nurina, menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendeteksi dan mencegah perilaku perundungan dan kekerasan seksual. Dia menjelaskan bahwa orang tua harus memahami fase psikoseksual anak untuk melakukan pencegahan yang efektif.
Nurina juga memaparkan tiga pendekatan dalam menghadapi masalah ini: promotif, preventif, dan kuratif, yang melibatkan sinergi antara orang tua dan sekolah, gaya pengasuhan yang sesuai, serta dukungan profesional ketika diperlukan.
Nurina mengakhiri dengan pesan bahwa pendidikan karakter anak adalah proses panjang yang harus dinikmati, karena setiap usaha yang dilakukan akan membuahkan hasil. (*)
Editor: Darmawan
