ACEHSIANA.COM, Jakarta – PT Sari Coffee Indonesia, pemegang lisensi waralaba Starbucks di Indonesia, menghadapi penurunan penjualan yang signifikan akibat sentimen boikot terhadap Israel. Penjualan perusahaan dilaporkan turun sekitar 40%, menurut Liryawati, Chief Marketing Officer PT Sari Coffee Indonesia.
Dalam sebuah wawancara dengan media, Liryawati menjelaskan bahwa PT Sari Coffee Indonesia adalah perusahaan lokal yang mempekerjakan sekitar 6.000 warga negara Indonesia. Ia juga menekankan bahwa 40% dari biji kopi Starbucks secara global disuplai dari Indonesia, dengan 70 ribu mitra petani yang terlibat.
Sentimen negatif ini tidak hanya berdampak pada penjualan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di antara karyawan mengenai kemungkinan perampingan. Liryawati menambahkan bahwa telah terjadi aksi vandalisme di beberapa gerai Starbucks, yang mengganggu psikologis karyawan. Namun, ia memastikan bahwa keamanan karyawan adalah prioritas utama dan bahwa perusahaan memiliki prosedur operasional standar untuk menghadapi situasi tersebut.
Avolina Raharjanti, Senior General Manager Corporate PR & Communication PT Sari Coffee Indonesia, menegaskan bahwa Starbucks Indonesia, maupun secara global, tidak memiliki keterkaitan dengan Israel dan tidak memberikan pendanaan kepada negara tersebut. “Starbucks tidak memiliki agenda politik dan tidak pernah menggunakan keuntungannya untuk mendanai operasional pemerintah atau militer di mana pun,” ujar Raharjanti.
Meskipun menghadapi tantangan, Starbucks Indonesia berencana untuk melanjutkan ekspansi dengan hati-hati pada tahun ini. Saat ini, Starbucks memiliki sekitar 600 gerai di 58 kota besar di seluruh Indonesia. Liryawati belum mengungkapkan berapa banyak gerai baru yang akan dibuka atau wilayah baru yang akan dimasuki, tetapi menegaskan bahwa perusahaan akan memilih wilayah yang lebih terbuka untuk ekspansi, seperti pembukaan cabang baru di Bengkulu.
Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya informasi yang akurat dan transparansi dalam bisnis, serta dampak yang dapat ditimbulkan oleh isu politik terhadap operasional perusahaan. (*)
Editor: Darmawan
