ACEHSIANA.COM, Jakarta – Pengamat Media Sosial (Medsos) dan Pakar Perlindungan Data yang juga Direktur Eksekutif Siber Sehat Indonesia, Ibnu Dwi Cahyo, menyebutkan bahwa perbaikan literasi digital via institusi formal tidak dapat ditunda lagi. Hal itu disampaikan Ibnu pada Selasa (2/5) di Jakarta.
Menurut Ibnu, pada era digital, literasi digital masyarakat Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada Maret 2023 merilis indeks literasi digital Indonesia 2022.
“Secara nasional, indeks literasi digital Indonesia 2021 mendapatkan skor 3,54 atau pada level “sedang”. Kemampuan masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital pun secara umum terbukti makin membaik sejak awal pandemi sampai sekarang. Indeks literasi digital Indonesia pada 2022 berada di level 3,54 poin dari skala 1-5,” ujar Ibnu.
Dikatakan Ibnu bahwa indeks tersebut naik 0,05 poin dibanding 2021 yang masih berada di level 3,49. Bahkan jika dibandingkan pada 2020, angkanya naik 0,08 poin. Indeks literasi digital diukur melalui empat pilar indikator besar, yakni digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture.
“Perbaikan literasi digital lewat institusi pendidikan formal tidak bisa ditunda lagi. Hal itu karena semua sentra kehidupan sudah tersentuh digitalisasi. Sehingga seharusnya lembaga pendidikan formal menjadi tempat pertama dan utama bagi anak bangsa untuk belajar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di wilayah siber,” sebut Ibnu.
Ibnu menambahkan bahwa literasi digital ini sangat penting, apalagi dalam menghadapi era media sosial yang sangat bebas, belum lagi soal perlindungan data pribadi. Tidak kalah penting kita akan menghadapi pemilu dan pilpres pada 2024. Semuanya terhubung satu sama lain memengaruhi. Dengan literasi digital yang baik, pemilu akan berjalan dengan aman serta kualitas hasilnya meningkat.
“Sebaliknya, dengan literasi digital yang rendah akan banyak konflik hadir di semua lini, terutama penyebaran hoaks,” ucap Ibnu.
Ibnu melanjutkan bahwa kesempatan untuk meningkatkan literasi digital lewat lembaga pendidikan formal sangat bisa dilakukan, apalagi dengan adanya Kurikulum Merdeka Belajar. Namun, tak kalah penting adalah membekali para pengajar di sekolah dengan berbagai instrumen tambahan agar para pengajar juga bisa update dengan perkembangan digital yang terjadi.
“Ini penting agar ada relasi antara murid sebagai native digital dengan para pengajar. Literasi digital ini tak hanya membantu meningkatkan pemilu dan pilpres yang berkualitas. Lebih jauh bisa meningkatkan kepercayaan dunia internasional dan investor ke Indonesia. Ini bisa dijelaskan dengan literasi digital yang baik akan secara langsung meningkatkan kesadaran pada perlindungan data pribadi, tidak hanya pada masyarakat, tapi juga pada para pemangku kepentingan,” tutur Ibnu.
Lebih lanjut Ibnu menerangkan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar berpihak pada pengamanan data pribadi masyarakat tanpa mengurangi fleksibilitas kegiatan bisnis maupun administrasi-birokrasi. Kemudian, Ibnu juga menyampaikan, dengan mendorong literasi digital di lembaga pendidikan formal, ini akan membantu Indonesia bergerak evolusioner, bahkan revolusioner.
“Hal ini tentunya bersamaan dengan bonus demografi yang sedang dan akan dinikmati Indonesia. Pendidikan adalah kunci utama menghadapi bonus demografi yang sedang dan akan segera datang ke Indonesia,” pungkas Ibnu.
Ibnu menuturkan bahwa literasi digital dapat menjadi salah satu faktor penopang agar bonus demografi ini benar-benar bermanfaat bagi Indonesia. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat Indonesia bisa lebih produktif dan menghasilkan devisa lebih banyak bagi negara. (*)
Editor: Darmawan
