ACEHSIANA.COM, Jakarta – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengakui bahwa Seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) perlu disempurnakan, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai pemerintah meng-ghosting guru honorer. Pengakuan tersebut disampaikan Nadiem dalam upacara Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2022 pada Jumat (25/11) di kompleks Kemendikbudristek, Jakarta.
Menurut Nadiem, pihaknya terus memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara PPPK. Nadiem melanjutkan bahwa salah satu upaya untuk menyejahterakan para guru tersebut masih banyak hal yang perlu disempurnakan.
“Kita semua harus bergotong-royong agar target kita, yakni satu juta guru diangkat sebagai ASN PPPK dapat segera terwujud,” ujar Nadiem.
Dikatakan Nadiem bahwa pihaknya mengajak semua guru agar terus berinovasi, menciptakan perubahan dan kebaruan untuk melompat ke masa depan.
“Selama tiga tahun terakhir kita telah melepaskan jangkar dan membentangkan layar kapal berupa terobosan Merdeka Belajar. Melalui terobosan itu, berbagai rintangan mulai dari Sabang hingga Merauke telah mampu dilewati,” sebut Nadiem.
Nadiem menambahkan bahwa hingga hari ini masih ada yang ragu untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas atau menjalankan tugas sebagai pemimpin satuan pendidikan.
“Memang, pada dasarnya tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman. Jika masih nyaman, itu artinya kita tidak berubah,” ucap Nadiem.
Sementara itu, P2G menilai bahwa janji Mendikbudristek dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk mengangkat satu juta guru ASN PPPK hanya tinggal janji. P2G menilai pemerintah meng-ghosting para guru honorer.
“Lagi-lagi para guru honorer di-ghosting oleh pemerintah. Janji mengangkat satu juta guru gagal total. Sementara itu nasib dari 193 ribu guru tidak jelas, terombang-ambing oleh kacaunya seleksi PPPK hingga sekarang. Belum lagi guru madrasah swasta yang ga bisa ikut, terkesan diskriminatif,” kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim.
Menurut Satriwan, semestinya tiga tahapan proses seleksi guru PPPK tuntas pada 2021. Tapi, tambah Satriwan, hingga November 2022 pemerintah baru membuka tahapan yang ketiga, berarti terlambat satu tahun.
“Nasib 193 ribu guru yang tak dapat formasi tidak jelas. Sebagian dari mereka bahkan sudah tak lagi mengajar karena sudah dipecat yayasan,” ungkap Satriwan.
Bagi P2G, tutur Satriwan, skema PI, PII, PIII, dan umum dalam seleksi guru PPPK tahapan ketiga justru menimbulkan ketidakadilan baru. Terlebih, 193 ribu guru yang masuk kategori PI banyak yang turun level ke PII dan di bawahnya.
“Mestinya 193 ribu guru itu dulu yang dipastikan tuntas dibuka formasi dan ditempatkan oleh pemda. Jadi Pansel urai satu persatu dulu, jangan yang 193 ribu PI belum beres, ini malah membuka prioritas II dan III,” tutur Satriwan.
Satriwan berharap Presiden Joko Widodo turun tangan menuntaskan carut-marut pengelolaan guru di tanah air. Termasuk juga menuntaskan persoalan seleksi guru PPPK dan manajemen PPPK yang berantakan hingga saat ini. Menurut dia, guru masih jauh dari sejahtera.
” Presiden pernah punya legacy baik di masa lalu, tercatat dalam sejarah guru memberikan peningkatan kesejahteraan guru saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Semoga Pak Presiden juga meninggalkan legacy kebaikan serupa, di akhir masa periode beliau sebelum 2024 nanti,” tutup Satriwan. (*)
Editor: Darmawan
