ACEHSIANA.COM, Banda Aceh – Penjabat Gubernur (Pj) Aceh, Bustami Hmzah SE MSi, memberikan tanggapan resmi terhadap pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengenai Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2023 dalam sidang paripurna yang digelar pada Senin (15/7) sore.
Dalam pidatonya, Bustami menjelaskan berbagai tantangan dan prestasi yang berhasil diraih selama tahun anggaran 2023.
Ia mengawali dengan mengucapkan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRA atas masukan yang diberikan pada paripurna sebelumnya yang berlangsung pagi hari, yang dinilai sangat berharga bagi pembangunan Aceh.
Bustami menekankan pentingnya masukan tersebut sebagai panduan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Aceh.
Bustami menyoroti beberapa tantangan utama, seperti penurunan Pendapatan Aceh yang dipengaruhi oleh pengurangan alokasi Dana Otonomi Khusus.
Namun, Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan ini, termasuk melalui pengelolaan sumber daya alam, pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan, serta optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
Dalam aspek prestasi, Bustami memaparkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh yang mencapai 74,70 pada tahun 2023, naik 0,59 poin dari tahun sebelumnya.
Peningkatan ini didukung oleh sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Bustami juga menekankan komitmen pemerintah dalam upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui program-program prioritas di kabupaten/kota.
“Pemerintah Aceh dalam mengalokasikan anggaran berkomitmen untuk lebih fokus pada penurunan kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Terhadap kabupaten/kota, kami mendorong penggunaan dana Otsus untuk lebih memprioritaskan program dan kegiatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran,” ujar Bustami.
Lebih lanjut, Bustami juga menjelaskan langkah-langkah konkret yang diambil untuk memperbaiki kinerja ekspor dan menarik investasi.
Pemerintah Aceh telah menyusun “Blueprint Investasi Aceh” dan berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk memfasilitasi dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) bagi kabupaten/kota.
Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan disiplin alokasi belanja, transparansi pengelolaan pajak dan retribusi, serta penegakan hukum terkait pajak.
Dalam pidatonya, Bustami juga menyoroti beberapa rekomendasi dan catatan penting dari Badan Anggaran DPRA yang akan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh.
Selain itu, Bustami menyampaikan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus bekerja sama dengan DPRA dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. (*)
Editor: Darmawan