ACEHSIANA.COM, Makassar – Presiden Joko Widodo melalui Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Efendi, menegaskan untuk menunda penerapan new normal di sekolah. Ikatan Guru Indonesia (IGI) mendukung penuh rencana tersebut.
Menurut Muhadjir, penerapan new normal di sekolah akan digodok terlebih duhulu dengan sangat matang. Presiden, menurut Muhadjir, mewanti-wanti untuk tidak grusa-grusu karena masih sangat berisiko jika dilakukan dalam waktu dekat.
“Protokol keselamatan di sekolah berbeda kondisinya dengan sektor umum lainnya terlebih yang dihadapi adalah anak-anak,” sebut Muhadjir.
Ketua umum IGI, Muhammad Ramli Rahim dalam rilis yang diterima acehsiana.com, mendukung penuh penundaan new normal di sekolah. Ramli meminta Mendikbud Nadiem Makarim untuk segera menyampaikan secara terbuka penundaan tersebut mengingat banyak daerah yang akan menjalankan pembelajaran tatap muka mulai tanggal 13 Juli 2020.
“IGI tetap menolak adanya keinginan banyak pihak mendorong pembelajaran tatap muka meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat. IGI tidak setuju usulan memperpendek waktu belajar menjadi hanya 4 jam tanpa istirahat,” ujar Ramli.
Dikatakan Ramli, IGI sangat yakin banyak sekolah yang saat ini digawangi oleh sekitar 60% guru Non PNS dengan mayoritas pendapatan hanya Rp.250.000/bulan tidak akan sanggup menjalankan protokol kesehatan secara ketat bagi anak selama di sekolah. Hal ini, tambah Ramli, belum termasuk protokol kesehatan di antara sekolah dan rumah.
“Memang akan ada sekolah terutama sekolah swasta bonafid atau mantan sekolah unggulan yang mampu menjalankannya dengan baik. Tetapi itu tidak layak menjadi alasan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka secara keseluruhan,” ungkap Ramli.
Menurut Ramli, potensi penularan Covid-19 kepada anak atau dari anak sangat besar meskipun belajar hanya 1 jam di sekolah. Kemdikbud, kata Ramli, harus bersikap tegas sesuai arahan Presiden. Kegamangan Kemdikbud, tutur Ramli, mengakibatkan Dinas Pendidikan di daerah justru mempertaruhkan nyawa peserta didik.
“New normal di dunia pendidikan seharusnya diterapkan hanya jika new normal di luar dunia pendidikan sudah sukses dijalankan. Fakta menunjukkan bahwa sebanyak 86 anak dinyatakan positif terinfeksi virus corona baru atau Covid-19 di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Kamis (28/5). Sementara dari 86 anak yang positif terinfeksi Covid-19 itu, 35 di antaranya merupakan balita rentang usia 0-5 tahun dan 51 anak berasal dari rentang usia 5-18 tahun,” beber Ramli.
Lebih lanjut Ramli menerangkan bahwa berdasarkan angket yang dilakukan oleh komisioner KPAI menunjukkan mayoritas orang tua dan bahkan lebih dari 80 persen memang menolak sekolah dibuka pada tahun ajaran baru ini. Sementara itu, ungkap Ramli, petisi “TUNDA MASUK SEKOLAH SELAMA PANDEMI” sudah ditanda tangani oleh 92.715 orang.
“Data tersebut seharusnya sudah menjadi dasar bagi Kemdikbud untuk mengambil keputusan yang jelas dan terang benderang,” pungkas Ramli.
Kemdikbud, jelas Ramli, selama ini sudah sangat sering menganggap masalah serius bukan sebuah masalah seperti terkait status dan pendapatan guru. Di era Pandemi ini, tutup Ramli, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang masih jauh dari kesempurnaan dianggap bukan masalah padahal tingkat stress orang tua dan siswa sungguh sesuatu yang nyata. (*)
Editor: Darmawan
