ACEHSIANA.COM, Jakarta – Plt Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Provinsi Aceh, Khairul Zami SPd MPd bersama Plt Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh, Jhon Abdi SPd MPd, melakukan audiensi dengan Ketua Komisi X DPR RI, Dr Hetifah Sjaifudian, serta Anggota DPD RI dari Aceh yang membidangi pendidikan, Tgk Ahmada, dan Anggota DPR RI dari Aceh, Ghufran Zainal Abidin.
Audiensi ini dilakukan guna memperjuangkan kesempatan bagi seluruh sekolah dalam mengisi dan melengkapi data PDSS (Pangkalan Data Sekolah dan Siswa) yang menjadi salah satu syarat dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).
Dalam audiensi tersebut, Zami menyampaikan bahwa Panitia Pengelolaan PDSS seharusnya memberikan kesempatan bagi seluruh sekolah agar dapat kembali mengisi dan melengkapi data.
“Banyak sekolah mengalami kendala teknis yang menghambat proses input data, seperti ketidakpadanan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) antara Dapodik dan EMIS”, ujar Zami.
Selain itu, ia juga mendorong Dinas Pendidikan untuk memastikan siswa tidak menjadi korban akibat kendala teknis ini.
Tgk Ahmada selaku Anggota DPD RI yang membidangi pendidikan menyatakan dukungannya terhadap upaya yang dilakukan ratusan kepala sekolah agar Panitia SNPMB membuka kembali akses pengisian data.
Ia menegaskan bahwa siswa yang telah dinyatakan eligibel oleh sekolah seharusnya tetap mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi ini.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Dr Hetifah Sjaifudian, yang menerima delegasi IGI Aceh, juga berjanji akan segera menindaklanjuti permasalahan ini.
“Kendala ini tidak hanya terjadi di Aceh, tetapi juga dialami oleh sekitar ratusan sekolah SMA, SMK, dan MA di seluruh Indonesia,” sebut Hetijah.
Khairul Zami juga meminta Dinas Pendidikan Aceh untuk memberikan teguran kepada kepala sekolah yang 100% terlambat mengisi PDSS, karena hal tersebut merugikan siswa dengan hilangnya salah satu peluang untuk lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
“Hingga saat ini, para kepala sekolah terus mendatangi Kemendikbudristek dan DPR RI guna meminta kebesaran hati para pemangku kebijakan demi masa depan anak bangsa,” tutur Zami.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis ST DEA, melalui Plt Kabid Pembinaan SMA dan PKLK, Jhon Abdi SPd MPd, menjelaskan bahwa permasalahan utama dalam pengisian PDSS bukanlah sistem itu sendiri, melainkan integrasi data antara Dapodik dan EMIS.
“Banyak siswa yang mengalami permasalahan NISN ganda karena perbedaan sistem administrasi saat berpindah dari MTs ke SMA, sehingga data mereka tidak ditemukan dalam sistem PDSS,” ucap Jhon Abdi.
Jhon Abdi juga menjelaskan bahwa pengisian nilai rapor dalam sistem PDSS dapat dilakukan secara manual maupun dengan metode impor. Namun, hingga saat ini, hanya sekolah yang melakukan pengisian manual yang dapat melakukan finalisasi, sementara sekolah yang menggunakan sistem impor belum mendapatkan akses untuk menyelesaikan prosesnya.
Ia menegaskan bahwa permasalahan utama bukan berasal dari sistem PDSS, tetapi dari ketidaksesuaian data dalam sistem Dapodik dan EMIS yang menyebabkan banyak siswa terdeteksi memiliki NISN ganda.
“Pihak Dinas Pendidikan Aceh telah melakukan berbagai upaya, termasuk mendatangi Kemendikbudristek dan DPR RI untuk memperjuangkan kesempatan bagi siswa Aceh agar tetap bisa mengikuti seleksi SNPMB tahun ini”, ungkap Jhon Abdi.
Dengan berbagai langkah yang telah diambil, para pemangku kebijakan berharap agar Panitia SNPMB dapat mempertimbangkan kembali pembukaan akses pengisian PDSS bagi sekolah-sekolah yang masih mengalami kendala.
Harapannya, tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi akibat kendala teknis yang terjadi di sistem administrasi pendidikan. (*)
Editor: Darmawan