Menu
Leading News For Education For Aceh

Pengisian DRH dan Pemberkasan PPPK Kemenag Hasil Optimalisasi Dibuka Hingga 28 September 2023

  • Bagikan
Percepat Pencairan TPG PAI, Kemenag Integrasikan Siaga dan Emis 4.0

ACEHSIANA.COM, Jakarta – Setelah berakhirnya masa sanggah atas hasil optimalisasi pengisian kebutuhan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Panitia Seleksi telah meninjau dan menjawab semua sanggahan yang diajukan oleh para pelamar melalui akun SSCASN masing-masing. Tahap selanjutnya yang harus diikuti adalah pemberkasan.

Sekjen Kementerian Agama, Nizar, mengumumkan bahwa Kementerian Agama telah menetapkan para pelamar yang lolos seleksi PPPK hasil optimalisasi. Semua yang dinyatakan lulus wajib mengunggah dokumen pemberkasan secara elektronik melalui akun SSCASN masing-masing.

“Pemberkasan akan dilakukan secara online mulai tanggal 20 hingga 28 September 2023,” ujar Nizar dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (19/9).

Kepala Biro Kepegawaian, Nurudin, menambahkan bahwa ada delapan ketentuan penting yang harus dipenuhi oleh para PPPK hasil optimalisasi saat melengkapi pemberkasan. Berikut adalah delapan ketentuan tersebut:

  • Pas Foto Terbaru: Pelamar diwajibkan mengunggah pas foto terbaru dengan mengenakan pakaian formal dan latar belakang berwarna merah.
  • Scan Ijazah Asli: Dokumen scan ijazah asli yang digunakan sebagai dasar saat melamar jabatan harus disertakan.
  • Scan Transkrip Nilai Asli: Pelamar juga diharuskan mengunggah scan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar saat melamar jabatan.
  • Hasil Cetak DRH: Peserta harus mencetak atau print out Data Registrasi Honorer (DRH) dari laman resmi https://sscasn.bkn.go.id. Bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir pada DRH harus ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam. Selain itu, DRH harus ditandatangani oleh pelamar sendiri dan dibubuhi materai Rp. 10.000.
  • Surat Pernyataan 5 Poin: Pelamar harus menandatangani surat pernyataan yang mencakup 5 poin tertentu. Format atau template surat ini dapat ditemukan dalam pengumuman resmi.
  • Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK): Peserta diwajibkan menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku pada saat pengisian DRH.
  • Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani: Pelamar harus memasukkan Surat Keterangan Kesehatan dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Surat ini harus dibuat dan ditetapkan paling lambat pada bulan September 2023.
  • Surat Keterangan Tidak Menggunakan Narkotika: Terakhir, pelamar harus melampirkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa mereka tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya. Surat ini harus ditandatangani oleh dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau oleh pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang memiliki kewenangan untuk pengujian zat narkoba, dan surat ini juga harus dibuat dan ditetapkan paling lambat pada bulan September 2023.

“Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui Pusaka Superapss,” tambah Nurudin. Ini adalah tahap penting dalam proses seleksi PPPK, dan semua pelamar diharapkan mematuhi ketentuan ini dengan cermat.(*)

Editor: Darmawan

  • Bagikan
"zone name","placement name","placement id","code (direct link)" direct-link-575147,DirectLink_1,17796333,https://earlierindians.com/j9hc8f2u?key=0215f31837d1d1f6258a99206aaefbf3 direct-link-575147,DirectLink_2,19132374,https://earlierindians.com/n0znctu1?key=472816a51fea2a2e83dc52e72f60df5a