ACEHSIANA.COM, Subulussalam – Pemerintah Kota Subulussalam berupaya menekan naiknya angka defisit anggaran pada tahun 2024 dengan menyiapkan berbagai strategi. Salah satunya adalah dengan menata ulang fokus anggaran belanja daerah agar lebih efektif dan efesien.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam, H Sairun, S.Ag, M.Si dalam konferensi pers yang digelar di Pelataran Kantor Wali Kota Subulussalam, Senin (8/1). Sairun yang juga merupakan Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Subulussalam mengatakan bahwa konsep anggaran tahun 2024 telah disusun sesuai dengan arahan dari Wali Kota Subulussalam, H Affan Alfian Bintang SE.
Sairun mengakui bahwa defisit anggaran yang terjadi selama ini disebabkan oleh asumsi pendapatan daerah yang tidak realistis. Oleh karena itu, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, Pemko Subulussalam akan mengoptimalkan pendapatan daerah yang sesuai dengan potensi dan kinerja daerah. Selain itu, Pemko Subulussalam juga akan memanfaatkan anggaran se-efesien mungkin dengan mengutamakan belanja-belanja yang sifatnya penting dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Jadi, belanja-belanja yang enggak terlalu penting gitu misalkan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat, akan ditiadakan,” jelas Sairun.
Dengan strategi tersebut, Sairun berharap bahwa pada APBD 2024 akan terjadi surplus sebesar Rp 72 miliar. Surplus ini dianggap sangat membantu menyelesaikan utang kewajiban warisan tahun 2023 ke tahun 2024 yang menjadi beban daerah.
Untuk itu, Sairun mengimbau kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menggunakan anggaran tahun 2024 seefektif mungkin. Sairun juga menegaskan bahwa semua pemangku kebijakan harus siap mengikat pinggang demi mengurangi beban defisit dan menghindari permasalahan yang terjadi tahun 2023.
Di sisi lain, Sairun juga berharap agar para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terutama tim anggaran untuk sama-sama melihat kondisi keuangan daerah secara bijak serta mencari solusi kesepakatan untuk tahun ini.
“Perlu kami sampaikan bahwa persoalan defisit keuangan daerah tentu antara legislatif dan eksekutif tidak ada yang cuci tangan apalagi seolah melempar batu sembunyi tangan. Kita harus bertanggungjawab dan sama-sama mencari solusi agar persoalan defisit segera bisa diatasi,” tegas Sairun.
Subulussalam adalah salah satu kota yang berada di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil. Kota Subulussalam berbatasan langsung dengan Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi di provinsi Sumatera Utara. (*)
Editor: Darmawan