ACEHSIANA.COM, Banda Aceh – Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024 akan menjadi ajang perebutan kekuasaan antara tiga pasangan calon, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming (PSG), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-MMD). Meski sebagian besar survei independen menunjukkan keunggulan AMIN dan Ganjar-MMD, namun mereka tidak bisa meremehkan PSG yang didukung oleh kekuatan dinasti dan sistem yang menguasai berbagai lembaga negara.
Demikian disampaikan oleh Ishak Rafick, Direktur Eksekutif MasaDepan Institute, dalam siaran press sebagaimana diterima tim redaksi acehsiana.com pada Selasa (9/1). Ishak mengkritik keras praktik politik dinasti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan menunjuk putra sulungnya, Gibran Rakabuming, sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Menurut Ishak, hal ini melanggar konstitusi, tatanegara, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan batas usia minimal calon wakil presiden adalah 40 tahun.
Ishak juga menyoroti potensi kecurangan yang dapat terjadi dalam Pilpres 2024, mengingat PSG didukung oleh tim istana yang berpengalaman memenangkan pilpres dua kali sebelumnya. Tim istana, kata Ishak, menguasai sistem, termasuk KPU, BAWASLU, TNI, POLRI, aparat desa, 271 PLT kepala daerah, buzzer, lembaga survei, konglomerat pemilik dana, dan data pemilih yang bermasalah. Ishak mencontohkan beberapa kasus yang menunjukkan indikasi kecurangan, seperti surat suara yang sudah tercoblos di Taipei dan kegiatan bagi-bagi susu dan uang oleh Gibran yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU atau BAWASLU.
Untuk itu, Ishak menyarankan agar tim AMIN dan Ganjar-MMD bermain di tataran sistem agar tidak dicurangi. Ia juga menekankan pentingnya menjamin netralitas TNI, POLRI, KPU, dan BAWASLU agar pemilu dan pilpres bisa berlangsung LUBER dan JURDIL. Ia mengatakan bahwa hasil survei independen yang menunjukkan keunggulan AMIN atau Ganjar-MMD bisa tidak berarti saat penghitungan suara jika sistem ada di tangan tim istana.
Selain itu, Ishak juga mengkritik sikap pemerintah yang menurutnya tidak berpihak pada kepentingan nasional dalam hal dukungan internasional. Ia menuding pemerintah telah menjual rempang di Selat Malaka kepada China dan memperpanjang kontrak Freeport kepada Amerika Serikat sebagai upeti untuk mendapatkan dukungan dari kedua negara tersebut. Ia menilai bahwa hal ini merugikan Indonesia yang seharusnya bisa mendapatkan rempang dan saham Freeport secara gratis tanpa biaya.
Ishak mengajak rakyat Indonesia dan pencinta tanah air untuk tidak membiarkan Indonesia menjadi bangsa koeli dan koelinya bangsa-bangsa lain. Ia mengatakan bahwa 2024 adalah momentum yang pas untuk perubahan, yaitu membangun kembali Indonesia adil makmur aman dan nyaman untuk semua seperti amanat para pendiri republik. Ia menyebut 2024 sebagai persimpangan emas kelima setelah Sumpah Pemuda, Proklamasi, Tumbangnya Orde Lama, dan Runtuhnya Orde Baru. (*)