ACEHSIANA.COM, Jakarta – Guru memegang peran sentral dalam membentuk kualitas pendidikan di Indonesia.
Sebagai pilar utama pendidikan, guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga membimbing dan menginspirasi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka.
Kesejahteraan dan kompetensi guru yang baik menjadi kunci untuk mencapai visi pendidikan berkualitas di Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis guna memastikan para guru mendapatkan pengakuan, kesejahteraan, serta peningkatan kapasitas yang diperlukan untuk menghadapi tantangan pendidikan di era saat ini.
Salah satu pencapaian signifikan adalah pengangkatan lebih dari 700 ribu guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Langkah ini memberikan kepastian karier bagi para guru yang telah lama menunggu pengangkatan sejak tahun 2018.
Selain itu, status ASN PPPK juga membawa peningkatan kesejahteraan signifikan bagi para guru, termasuk akses terhadap fasilitas dan tunjangan yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga kehidupan mereka dan keluarga menjadi lebih terjamin.
Data dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, saat skema ASN PPPK pertama kali dicanangkan, terdapat lebih dari 1,2 juta guru non-ASN.
Hingga Agustus 2024, sebanyak 774.999 guru telah diangkat menjadi ASN PPPK, meningkatkan jumlah ASN guru sebanyak 61 persen dalam tiga tahun terakhir.
Meski begitu, masih ada 496.174 guru non-ASN di sekolah negeri yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek.
Untuk tahun 2024, pemerintah daerah telah mengajukan sebanyak 241.853 formasi ASN PPPK guna mengurangi jumlah guru non-ASN tersebut.
Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, menyatakan, “Guru yang cinta profesinya harus sejahtera dulu. Semoga semua guru honorer segera menjadi ASN.”
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan guru. Tidak hanya itu, pemberian tunjangan profesi dan bantuan insentif bagi guru non-ASN juga menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bantuan insentif bagi guru non-ASN pada tahun 2024 akan dicairkan setiap semester dengan besaran Rp 300 ribu per bulan untuk guru formal dan Rp 200 ribu per bulan untuk guru nonformal.
Selain peningkatan kesejahteraan, pemerintah juga fokus pada pengembangan kompetensi guru sebagai bagian dari upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas.
Pendidikan Guru Penggerak (PGP) telah menjadi salah satu inisiatif utama dalam hal ini. PGP adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan dengan fokus pada kepemimpinan pembelajaran.
Program ini bertujuan untuk membekali guru agar mampu menjadi penggerak komunitas belajar di daerahnya, serta menciptakan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan siswa.
Sejak 2020, lebih dari 90 ribu calon guru penggerak (CGP) telah mengikuti program PGP, dengan 61.256 di antaranya telah lulus.
Saat ini, PGP telah memasuki angkatan ke-11 dengan jumlah peserta sebanyak 32.279 guru yang akan mengikuti pendidikan selama enam bulan, mulai 13 Juni hingga 23 Desember 2024.
“Melalui PGP, kita berupaya melahirkan generasi baru pemimpin pendidikan Indonesia, yaitu guru-guru yang memandang anak-anak didik dengan rasa penuh hormat; guru-guru yang akan menomorsatukan murid dalam setiap keputusannya,” ungkap Nunuk.
Selain PGP, Kemendikbudristek juga meluncurkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang menjadi solusi bagi guru untuk meningkatkan kompetensi.
PMM memberikan akses kepada berbagai sumber belajar, pelatihan, dan materi pengajaran yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
Platform ini juga memungkinkan para guru untuk berbagi praktik baik dan memberikan umpan balik, menciptakan komunitas pembelajaran yang kolaboratif dan dinamis.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mengatakan, “Melalui PMM, guru tidak hanya meningkatkan kompetensi individu tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kompetensi rekan sejawat di seluruh Indonesia. Ini adalah aplikasi untuk menerapkan Kurikulum Merdeka dan belajar menjadi pengajar yang lebih baik.”
Dengan berbagai upaya ini, pemerintah bertekad menjadikan guru sebagai pilar utama dalam memperkuat kualitas pendidikan di Indonesia.
Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru menjadi kunci suksesnya program Merdeka Belajar, yang pada akhirnya akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. (*)
Editor: Darmawan