Menu
Leading News For Education For Aceh

Pemerintah Siapkan Perpres tentang Pemanfaatan AI

  • Bagikan
Pemerintah Siapkan Perpres tentang Pemanfaatan AI

ACEHSIANA.COM, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di Indonesia. Perpres ini bertujuan untuk mengatur tata kelola AI secara komprehensif dan terintegrasi.

Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, Perpres ini akan mengatur aspek-aspek penting terkait AI, seperti etika, standar, sertifikasi, pengembangan, penerapan, dan pengawasan. Perpres ini juga akan mengatur peran dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, penyedia layanan, pengguna, dan masyarakat.

“Perpres ini akan menjadi payung hukum bagi pemanfaatan AI di Indonesia. Kami berharap Perpres ini dapat segera diselesaikan dan ditetapkan oleh Presiden,” ujar Semuel dalam acara Seminar “Menimbang Perkembangan Tata Kelola AI di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Kominfo pada Rabu (13/12).

Semuel menambahkan, Perpres ini akan mengacu pada Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045 yang telah diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Strategi nasional ini memiliki fokus pada pengembangan dan penerapan AI di lima sektor prioritas, yaitu kesehatan, pendidikan, birokrasi, pertanian, dan manufaktur.

“Kami ingin memastikan bahwa pemanfaatan AI di Indonesia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia, sekaligus mengantisipasi potensi risiko dan dampak negatifnya. Kami juga ingin mendorong inovasi dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem AI nasional,” tutur Semuel.

Selain menyiapkan Perpres, Kominfo juga telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kominfo tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang berisi panduan umum nilai, etika, dan kontrol kegiatan yang memanfaatkan AI. Surat edaran ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan dalam menyusun regulasi yang lebih mengikat secara hukum di masa depan.

Sementara itu, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria mengatakan, meskipun Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait AI, namun dampak pemanfaatan AI masih dapat diakomodasi melalui peraturan yang ada saat ini, seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

“Kalau ada pelanggaran hukum yang terkait dengan pemanfaatan AI, kita bisa menggunakan peraturan yang ada sesuai dengan kasusnya. Misalnya, kalau ada pencemaran nama baik, kita bisa pakai UU ITE. Kalau ada konten pornografi, kita bisa pakai KUHP. Tergantung apa yang dilanggar,” jelas Nezar.

Nezar juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kominfo dan BPPT dalam mengatur pemanfaatan AI di Indonesia. Ia berharap, Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang unggul dalam bidang AI, baik dari sisi pengembangan maupun penerapannya.

“Indonesia sedang berada di medan tempur AI dunia. Jangan sampai kita hanya menjadi pembeli dari teknologi yang dibuat oleh asing. Kita harus bisa mengembangkan AI yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kita. Kita juga harus bisa memanfaatkan AI untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa,” pungkas Nezar. (*)

Editor: Darmawan

  • Bagikan
"zone name","placement name","placement id","code (direct link)" direct-link-575147,DirectLink_1,17796333,https://earlierindians.com/j9hc8f2u?key=0215f31837d1d1f6258a99206aaefbf3 direct-link-575147,DirectLink_2,19132374,https://earlierindians.com/n0znctu1?key=472816a51fea2a2e83dc52e72f60df5a