ACEHSIANA.COM, Jakarta – Pemerintah berencana menghentikan sementara penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Langkah ini diambil untuk memaksimalkan pemanfaatan 20 persen alokasi dana pendidikan per tahun untuk memperbaiki kualitas riset dan pengembangan di Indonesia.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan pada Selasa, 16 Januari 2024. Menurutnya, pemerintah telah meninjau kembali keberlanjutan program LPDP yang saat ini memiliki dana hampir Rp 140 triliun.
“Kemarin juga sudah kami tinjau apa harus diteruskan LPDP itu, dengan jumlah yang sekarang sudah hampir Rp 140 triliun itu. Kemungkinan akan kita setop dulu,” ujar Muhadjir, seperti dilansir Antara.
Muhadjir menjelaskan bahwa setiap tahun, pemerintah mengalokasikan rata-rata Rp 20 triliun dari 20 persen dana pendidikan. Sampai saat ini, dana tersebut telah terkumpul hampir Rp 140 triliun. Namun, rasio lulusan S2 dan S3 di Indonesia masih rendah, yaitu hanya 0,45 persen dari jumlah populasi produktif.
Presiden Joko Widodo dalam Forum Rektor Indonesia pada Senin, 15 Januari di Surabaya mengatakan bahwa ia ingin agar porsi anggaran pendidikan diperbesar, termasuk untuk anggaran riset. Ia berharap agar Indonesia dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
“Dana pendidikan kan 20 persen, otomatis setiap tahun naik. Kalau APBN-nya naik, otomatis menteri pendidikan atau menteri yang mengurusi pendidikan itu, tidur pun sudah naik otomatis anggarannya dan itu harus ditingkatkan efisiensinya,” ujar Muhadjir.
Mantan Menteri Pendidikan RI periode 2016-2029 itu menambahkan, opsi penghentian sementara dana LPDP ini diharapkan dapat membuat 20 persen anggaran pendidikan bisa digunakan sepenuhnya untuk membenahi ketimpangan rasio. Termasuk di antaranya melalui peningkatan alokasi anggaran untuk riset dan pengembangan, biaya beasiswa, dan pendidikan untuk ke perguruan tinggi, diploma, S1, S2, S3.
Meskipun demikian, Muhadjir memastikan bahwa jalannya program LPDP tidak akan berhenti. Ia mengatakan bahwa dana yang kini terhimpun akan diinvestasikan oleh pengelola ke berbagai instrumen yang lebih menguntungkan. Ia juga mengaku sebagai Ketua Dewan Penyantun LPDP yang telah menyepakati hal tersebut.
“Termasuk kita harus sudah mulai berani berinvestasi di sektor-sektor yang agak berisiko, tetapi juga menguntungkan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso enggan berkomentar terkait rencana pemerintah tersebut. Ia mengatakan bahwa hal itu di luar kewenangannya untuk mengonfirmasi.
“Di luar kewenangan kami untuk mengonfirmasi,” tutur Dwi.
LPDP adalah lembaga yang berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. LPDP menyediakan berbagai program beasiswa, baik untuk dalam negeri maupun luar negeri, serta pendanaan riset inovatif produktif (RISPRO). Tahun 2023 ini, LPDP telah mengirim 45.500 penerima beasiswa dan memiliki 21.373 alumni dengan 2.782 proyek. LPDP juga menyiapkan beasiswa afirmasi dan beasiswa targeted untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebanyak 23.111 orang. (*)