ACEHSIANA.COM, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum memutuskan pemberlakuan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite (RON 90).
Namun, ia menekankan pentingnya penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran, menegaskan bahwa subsidi BBM seharusnya tidak dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi.
“Belum. Ini masih wacana. Kami di BUMN Menteri Korporasi, bukan kebijakan. Jadi diskusi antara kementerian mengenai BBM ini masih berlangsung,” ungkap Erick saat ditanya mengenai kemungkinan pemberlakuan pembatasan BBM Pertalite mulai 17 Agustus 2024, di Gedung DPR RI, Rabu (10/07).
Erick Thohir mengakui bahwa selama setahun lebih ini pemerintah telah menggodok revisi aturan terkait konsumen yang berhak menikmati BBM bersubsidi, khususnya BBM Pertalite, yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
“Memang ada revisi Perpres 191 (tahun 2014) yang ingin BBM tepat sasaran dan ini sudah digodok hampir setahun lebih. Seyogyanya masyarakat yang mampu tak boleh gunakan BBM subsidi seperti listrik. Proses berlangsung, kita tunggu saja,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa tidak ada rencana untuk membatasi jumlah BBM bersubsidi yang didistribusikan, melainkan fokus pada penyaluran yang tepat sasaran.
“Pembatasan tidak ada. Jumlah penduduk Indonesia makin banyak dengan tingkat ekonomi beda-beda. Jadi tepat sasaran yang diutamakan,” jelas Erick.
Ketika ditanya tentang waktu pasti pelaksanaan rencana pembatasan BBM Pertalite, Erick menjawab dengan jelas bahwa keputusan tersebut berada di tangan kebijakan pemerintah, bukan kementerian yang dipimpinnya.
“Gak tahu. Saya gak bisa jawab. Sebagai Menteri BUMN saya tinggal jalankan saja,” imbuh Erick.
Erick juga mengingatkan bahwa diskusi mengenai subsidi BBM adalah topik yang terus diperbincangkan dari tahun ke tahun. Pemerintah sangat memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat, sebab itu BBM tidak dinaikkan pada Januari, Maret, dan April untuk menjaga daya beli masyarakat yang tertekan.
Namun, dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan naiknya harga minyak, beban subsidi semakin besar.
“Bayangkan ini kalau subsidi ke depan dialihkan untuk perbaikan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, lain-lain, jangan sampai kita bangun infrastruktur tapi manusia Indonesia tidak dibangun. Akhirnya ke depan kita tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Apalagi kemarin ada pengumuman katanya IQ-nya rendah. Waduh pusing kita,” tambah Erick.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa pembatasan pembelian BBM subsidi dapat menghemat keuangan negara yang selama ini tersedot cukup banyak.
Menurut Luhut, PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha penyalur BBM bersubsidi tengah menyiapkan proses pembatasan agar dapat segera berjalan.
“Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai. Di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin,” kata Luhut dari akun Instagramnya, dikutip Rabu (10/7).
Dengan wacana dan diskusi yang masih berlangsung, masyarakat diimbau untuk tetap menunggu keputusan resmi dari pemerintah mengenai kebijakan pembatasan BBM Pertalite ini. (*)
Editor: Darmawan