ACEHSIANA.COM, Jakarta – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menegaskan penolakannya terhadap rencana pemerintah yang ingin menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai program makan siang gratis.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menyatakan bahwa dana BOS seharusnya tetap dialokasikan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer, bukan untuk program makan siang.
P2G mengkhawatirkan bahwa penggunaan anggaran pendidikan dalam APBN untuk program makanan gratis akan berdampak negatif pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 60,6 persen ruang kelas di sekolah dasar berada dalam kondisi rusak, menandakan perlunya fokus pemerintah pada perbaikan infrastruktur pendidikan.
Selain itu, Iman juga menyoroti keluhan dari banyak sekolah dasar yang merasa dana BOS yang diterima per siswa tidak mencukupi, dengan hanya Rp 900 ribu per anak setiap tahun, atau sekitar Rp 2.830 per hari.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa program makan gratis masih dalam tahap pembahasan dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Belum ada keputusan mengenai skema anggaran untuk program ini, yang merupakan usulan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah saat ini baru memutuskan untuk membahas program makan siang gratis dalam KEM-PPKF 2025.
P2G mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali penggunaan dana BOS dan memfokuskan anggaran pendidikan pada aspek yang lebih mendesak seperti kesejahteraan guru dan perbaikan infrastruktur pendidikan. (*)
Editor: Ami