ACEHSIANA.COM, Banda Aceh – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, menegaskan bahwa sistem barcode untuk BBM bersubsidi tidak berlaku di Aceh.
Pernyataan ini disampaikannya dalam pidato perdananya sebagai Gubernur Aceh di hadapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta sejumlah tamu penting lainnya pada Rabu (12/2).
“Di Aceh tidak ada istilah lagi barcode,” tegas Mualem, yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari hadirin di ruang sidang DPR Aceh.
Pernyataan Mualem menjadi sorotan publik karena bertentangan dengan kebijakan nasional yang diterapkan oleh PT Pertamina Patra Niaga.
Kebijakan barcode BBM subsidi bertujuan memastikan distribusi BBM lebih tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.
Menanggapi hal ini, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, menyatakan pihaknya tetap menghormati sikap Mualem.
Namun, ia menegaskan bahwa penggunaan barcode dalam pembelian BBM subsidi merupakan kebijakan nasional yang harus dijalankan di seluruh Indonesia.
“Hingga saat ini, pelaksanaan program ini di Aceh berjalan lancar dan tanpa kendala. Bahkan, Aceh menjadi salah satu provinsi yang lebih dulu menerapkan Program Subsidi Tepat untuk BBM Pertalite,” ungkap Susanto.
Ia juga mengungkapkan bahwa di Aceh saat ini sudah terdapat 71.775 kendaraan terdaftar dalam program subsidi BBM jenis Biosolar, serta 150.413 kendaraan untuk BBM Pertalite.
Meski demikian, pernyataan tegas Mualem menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberlanjutan kebijakan barcode di Aceh. (*)
Editor: Darmawan