ACEHSIANA.COM, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menggelar rapat koordinasi internal di kantornya, Jakarta, Selasa (2/1). Rapat tersebut dihadiri oleh para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan KemenPAN-RB.
Dalam rapat tersebut, Menteri Anas memastikan bahwa program-program prioritas KemenPAN-RB tahun 2023 tetap berjalan sesuai rencana. Salah satu program yang menjadi fokus adalah pematangan GovTech atau pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi era digitalisasi yang semakin cepat dan kompleks. GovTech adalah salah satu solusi untuk mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan, khususnya dalam hal pelayanan publik,” ujar Menteri Anas, dikutip dari keterangan resmi Humas KemenPAN-RB.
Selain itu, Menteri Anas juga menekankan pentingnya menyelesaikan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa Rancangan Peraturan Presiden (Perpres). Perpres tersebut nantinya akan menjadi panduan bagi para ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Perpres ini harus segera diselesaikan agar tidak menjadi hambatan bagi para ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perpres ini juga akan mengatur tentang manajemen ASN, termasuk soal rekrutmen, mutasi, promosi, pengembangan karir, dan kesejahteraan,” jelas Menteri Anas.
Menteri Anas juga mengumumkan bahwa pemerintah berencana membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan SDM di instansi pemerintah. Pemenuhan ASN tahun 2024 diprioritaskan pada pelayanan dasar, yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan.
“Kita harus memastikan bahwa pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan dapat terus berjalan dengan baik dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, kita membutuhkan ASN yang kompeten, profesional, dan berintegritas di bidang-bidang tersebut,” tutur Menteri Anas.
Mantan bupati Banyuwangi dua periode itu juga mengatakan bahwa pada tahun 2024 pemerintah masih berfokus pada penyelesaian masalah tenaga non-ASN di instansi pemerintah sesuai mandat UU No. 20/2023 tentang ASN. Tenaga non-ASN tersebut meliputi tenaga honorer, tenaga kontrak, dan tenaga bantu.
“Kita harus memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi tenaga non-ASN yang telah mengabdi di instansi pemerintah. Kita akan memberikan kesempatan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi ASN melalui seleksi yang adil dan transparan,” ucap Menteri Anas.
Lebih lanjut, Menteri Anas menyampaikan bahwa pada seleksi CASN 2024, pemerintah akan membuka ruang lebih luas untuk fresh graduate atau lulusan baru. Pemerintah juga akan mencari talenta-talenta digital yang dapat mendukung perkembangan teknologi informasi di sektor pemerintahan.
“Kita harus menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan. Kita butuh ASN yang memiliki kemampuan digital yang tinggi, kreatif, inovatif, dan adaptif. Kita juga akan memberikan pelatihan dan bimbingan bagi ASN yang sudah ada agar dapat meningkatkan kompetensi digitalnya,” papar Menteri Anas.
Rencananya, Presiden RI Joko Widodo akan mengumumkan pembukaan seleksi ASN 2024 dalam waktu dekat. Menteri Anas berharap agar para calon pelamar dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti proses seleksi dengan jujur dan disiplin.
“Kita akan melakukan seleksi ASN 2024 dengan sistem yang terintegrasi, objektif, dan akuntabel. Kita akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menguji kompetensi dasar dan teknis para calon ASN. Kita juga akan melakukan verifikasi data dan dokumen secara ketat untuk mencegah adanya kecurangan dan manipulasi,” tegas Menteri Anas. (*)
Editor: Darmawan