ACEHSIANA.COM, Idi – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, meminta Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur agar bekerja sama dengan Pemerintah Aceh untuk menertibkan perusahaan sawit di daerah tersebut.
Mualem menegaskan bahwa luas kebun sawit perusahaan yang beroperasi di Aceh Timur harus sesuai dengan hak guna usaha (HGU) yang diberikan serta memperhatikan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar.
Pernyataan tersebut disampaikan Mualem usai melantik Iskandar Usman Al Farlaky dan T Zainal Abidin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur untuk masa jabatan 2025-2030 dalam rapat paripurna DPRK Aceh Timur pada Rabu (19/3).
“Kami akan mengukur kebun-kebun sawit perusahaan di Aceh Timur apakah sesuai dengan HGU atau tidak. Jika ada yang melebihi batas yang ditetapkan, kami akan mengambil tindakan tegas. Ini semua demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Mualem.
Lebih lanjut, Mualem menegaskan agar perusahaan sawit di Aceh Timur wajib memberikan 30 persen plasma dari luas HGU kepada masyarakat. Menurutnya, kebijakan ini akan membantu meningkatkan taraf hidup petani dan warga sekitar.
Selain menyoroti sektor perkebunan, Mualem juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur untuk mengembangkan potensi lain yang dimiliki daerah tersebut.
Ia menyebut Aceh Timur memiliki peluang besar di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Mualem berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati agar menjaga hubungan baik dengan pihak DPRK serta menjalin koordinasi yang harmonis dengan Pemerintah Aceh.
“Jaga dukungan masyarakat dan doa para ulama agar pembangunan di Aceh Timur dapat berjalan dengan lancar,” imbuhnya.
Bupati Aceh Timur Prioritaskan Stabilitas Keuangan dan Pembangunan
Sementara itu, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al Farlaky dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dari masa Pilkada hingga pelantikan.
Ia berharap dukungan tersebut terus berlanjut demi keberhasilan pembangunan di Aceh Timur.
“Dinamika Pilkada mari kita sudahi, jangan ada lagi kubu-kubu politik. Saatnya kita semua bersatu untuk membangun Aceh Timur,” kata Iskandar.
Iskandar juga menyoroti kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang menurutnya sedang dalam keadaan tidak stabil.
Oleh sebab itu, ia berharap Gubernur Aceh dapat mengalokasikan dana lebih untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut.
Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan, Iskandar meminta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, dan aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja lebih optimal.
“Kami memberikan waktu untuk menunjukkan kinerja terbaik. Kami tidak akan mengambil langkah sembarangan, karena kami memiliki alat ukur untuk menilai efektivitas kerja aparatur dalam mewujudkan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iskandar menyatakan siap menerima saran, pendapat, serta kritik yang membangun dari berbagai pihak.
Ia pun berkomitmen untuk segera menjalankan program kerja dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, sebagaimana tertuang dalam visi-misinya.
Pelantikan ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Anggota DPR RI asal Aceh T. A Khalid, Ketua DPR Aceh Zulfadhli, Ketua PKK Aceh Marlina Muzakir, mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh, para Kepala SKPA, unsur Forkopimda Aceh Timur, serta tokoh masyarakat dan alim ulama.
Dengan pelantikan kepemimpinan baru, diharapkan Aceh Timur dapat mengalami kemajuan pesat dalam berbagai sektor serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (*)
Editor: Darmawan