Menu
Leading News For Education For Aceh

Komisi X DPR RI Tolak Rencana Pemerintah Setop Alokasi Dana LPDP

  • Bagikan
DPR Ingatkan Pemerintah: Guru Bukan Beban, Tapi Investasi untuk Masa Depan Bangsa

ACEHSIANA.COM, Jakarta – Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan olahraga menolak rencana pemerintah untuk menghentikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Komisi X menilai bahwa program beasiswa LPDP harus terus berjalan dan diperluas untuk memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam dan luar negeri.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya, Rabu (24/1). Ia mengatakan bahwa LPDP merupakan salah satu program strategis yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pendidikan. Ia juga mengatakan bahwa setiap tahun ada kucuran APBN sebesar Rp 20 triliun untuk Dana Abadi Pendidikan yang digunakan untuk membiayai program LPDP.

“Saat ini Dana Abadi Pendidikan telah terkumpul Rp 140 triliun dengan nilai manfaat per tahun yang bisa digunakan untuk membiayai keperluan beasiswa di kisaran Rp 5 triliun. Jumlah ini tentu masih bisa ditingkatkan dengan menambah alokasi dana abadi pendidikan, bukan malah menghentikannya,” ujar Syaiful.

Syaiful juga mengungkapkan bahwa dalam satu tahun kuota penerima beasiswa LPDP di kisaran 9.000-10.000 mahasiswa. Menurutnya, kuota ini masih bisa diperbanyak agar semakin banyak mahasiswa Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk belajar di kampus-kampus berkualitas, baik di dalam maupun luar negeri. Ia menambahkan bahwa LPDP tidak hanya memberikan beasiswa, tetapi juga membina para penerima beasiswa agar menjadi agen perubahan dan pemimpin masa depan bagi Indonesia.

“Kami menolak penghentian kucuran dana APBN untuk LPDP. Dalam pandangan kami justru kucuran dana untuk LPDP ditambah agar kuota mahasiswa penerima beasiswa dari program ini semakin banyak. Kami juga mendukung LPDP untuk terus melakukan inovasi dan peningkatan kualitas layanan beasiswa, termasuk dengan membuka program-program baru yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional,” tegas Syaiful.

Politisi PKB ini juga mengkritik rendahnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia, yang saat ini hanya 31,19 persen, jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. Ia menilai bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya biaya pendidikan tinggi yang menjadi beban bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.

“Kami menilai pemerintah harus mulai memikirkan langkah terobosan untuk meningkatkan peluang bagi peserta didik Indonesia agar bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Bisa jadi dengan menggunakan manfaat dana abadi pendidikan, yang tidak hanya untuk beasiswa LPDP, tetapi juga untuk program-program lain yang dapat memberikan bantuan biaya pendidikan, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Bantuan Subsidi UKT, dan lain-lain,” ucap Syaiful.

Syaiful berharap agar pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan terkait alokasi dana LPDP. Ia meminta agar pemerintah berdialog dengan DPR, khususnya Komisi X, serta para pemangku kepentingan lainnya, seperti perguruan tinggi, asosiasi mahasiswa, dan alumni LPDP. Ia juga meminta agar pemerintah lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dana abadi pendidikan, termasuk dalam hal investasi, pengawasan, dan evaluasi.

“Kami akan terus mengawal dan mengawasi pengelolaan dana abadi pendidikan, termasuk program LPDP, agar sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Kami juga akan terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, agar dapat mencapai target nasional sebesar 34,56 persen pada 2024,” pungkas Syaiful.

Untuk diketahui, rencana penghentian alokasi APBN untuk LPDP ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. Ia mengatakan bahwa anggaran LPDP sudah hampir mencapai angka Rp 140 triliun, sehingga perlu ditinjau kembali. Ia juga mengatakan bahwa penghentian alokasi APBN bukan berarti penghentian program beasiswa LPDP, melainkan hanya sementara sampai ada keputusan lebih lanjut. (*)

Editor: Darmawan

  • Bagikan
"zone name","placement name","placement id","code (direct link)" direct-link-575147,DirectLink_1,17796333,https://earlierindians.com/j9hc8f2u?key=0215f31837d1d1f6258a99206aaefbf3 direct-link-575147,DirectLink_2,19132374,https://earlierindians.com/n0znctu1?key=472816a51fea2a2e83dc52e72f60df5a