ACEHSIANA.COM, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, yang akrab disapa Gus Yahya meminta maaf terkait pertemuan lima orang Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Dia memahami bahwa pertemuan tersebut tidak pantas.
“Sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas bahwa ada beberapa orang dari kalangan NU yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana,” ujar Gus Yahya.
“Kami mengerti dan sangat memaklumi bahwa ini adalah sesuatu yang tidak patut dalam konteks suasana yang ada saat ini,” tambahnya.
Gus Yahya menyatakan bahwa sanksi terhadap lima anggota Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog akan diserahkan kepada lembaga masing-masing. Hal ini disampaikan Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/7).
“Soal sanksi kita serahkan ke lembaga masing-masing. PWNU DKI akan melakukan proses, termasuk dalam soal keterlibatan LPWNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi,” sebut Gus Yahya.
Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU memiliki aturan yang jelas dan rinci mengenai sanksi bagi pelanggaran aturan.
Kelima orang tersebut dianggap telah melanggar aturan mengenai engagement internasional yang harus melalui PBNU.
“Mereka tidak melakukan itu. Nanti akan diproses,” ucap Gus Yahya.
Kelima orang tersebut adalah kader dari berbagai sayap organisasi PBNU, yaitu Sukron Makmun (PWNU Banten), Zainul Maarif (Unusia), Munawir Aziz (Sekum PP Pagar Nusa), Nurul Bahrul Ulum (PP Fatayat NU), dan Izza Annafisah Dania (PP Fatayat NU).
“Itu ada lima orang ya, satu dosen Unusia, satu dari Pagar Nusa, ada dua orang dari Fatayat, satu dari PWNU DKI,” jelas Gus Yahya.
Namun, Gus Yahya memastikan bahwa kelima orang tersebut berangkat atas nama pribadi dan keberangkatan mereka tidak terkait dengan PBNU.
Selain itu, Gus Yahya juga mengakui adanya upaya pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan NU untuk agenda politik tertentu, mengingat NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar di dunia.
“Ini kan banyak sekali yang akan berupaya untuk menyeret NU ke berbagai agenda politik internasional. Itu sudah kita perhitungkan sejak awal, makanya kita siapkan satu set aturan yang bisa mencegah ini,” pungkas Gus Yahya. (*)
Editor: Darmawan