Acehsiana.com – Bireuen – Polemik terkait rencana pengadaan lampu tenaga surya untuk SMA/SMK se-Aceh senilai Rp12 miliar yang dilontarkan sejumlah kalangan, termasuk akademisi, mendapat tanggapan dari Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Bireuen, Abdul Hamid. Ia menilai, wacana itu perlu dilihat secara lebih objektif dan menyeluruh.
“Kita harus memahami bahwa sarana dan prasarana (Sarpras) sekolah bukan hanya ruang belajar dan meja kursi. Penerangan lingkungan sekolah juga sangat penting, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah minim infrastruktur atau rawan keamanan,” ujar Abdul Hamid kepada media ini, Jumat (25/4/2025).
Menurut Abdul Hamid, rencana pengadaan lampu tenaga surya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Terlebih di banyak sekolah di wilayah pedalaman dan pinggiran, keterbatasan penerangan masih menjadi masalah yang nyata.
“Banyak sekolah yang saat sore atau pagi hari sangat minim penerangan. Bahkan ada yang belum terkoneksi listrik PLN secara stabil. Maka solusi tenaga surya ini justru langkah inovatif yang ramah lingkungan dan jangka panjang,” jelasnya. Juga tidak perlu bayar listrik.
Menanggapi kritik soal skala prioritas, Abdul Hamid menilai bahwa tidak seharusnya satu program dianggap mengorbankan program lainnya. Menurutnya, Dinas Pendidikan Aceh juga tetap menjalankan berbagai program strategis lain, termasuk peningkatan mutu guru, bantuan siswa miskin, dan penguatan digitalisasi pendidikan.
“Tidak benar kalau dikatakan Disdik abai terhadap hal-hal yang menyentuh langsung pembelajaran. Program pelatihan guru, pengadaan TIK, pengiriman guru ke wilayah 3T, dan rehabilitasi ruang belajar tetap berjalan. Jadi, jangan hanya melihat satu sisi saja lalu menyimpulkan seolah-olah Disdik tidak punya prioritas,” tegasnya.
Ia juga menanggapi anggapan bahwa pengadaan ini tidak berdampak langsung. “Bayangkan sekolah-sekolah yang punya kegiatan belajar mengajar di luar jam reguler, seperti asrama, pesantren sekolah, atau ekstrakurikuler sore hari. Penerangan menjadi kunci. Tanpa itu, kegiatan bisa terganggu dan berdampak pada kualitas pembinaan siswa,” jelas Abdul Hamid.
Terkait transparansi anggaran, ia menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan dan melalui tahapan yang bisa dipertanggungjawabkan. “Semua tahapan perencanaan, termasuk Musrenbang pendidikan, melibatkan banyak pihak. Tidak serta merta Disdik mengambil keputusan sepihak. Kami juga menerima aspirasi langsung dari sekolah-sekolah,” tambahnya.
Abdul Hamid mengimbau agar semua pihak bijak dalam memberi masukan dan tidak mempolitisasi program yang sejatinya bertujuan memperbaiki kondisi pendidikan di Aceh. “Mari kita duduk bersama membicarakan solusi, bukan saling menyalahkan. Kritik boleh, tapi seimbang. Jangan sampai niat baik pemerintah ditarik ke arah yang tidak produktif,” tutupnya.