ACEHSIANA.COM, Banda Aceh – Unjuk rasa yang digelar di depan gedung DPR Aceh pada hari Jumat lalu berakhir dengan bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian.
Aksi yang awalnya berjalan damai berubah menjadi kericuhan ketika sejumlah demonstran bentrok dengan aparat keamanan di jalan. Bentrokan ini menyebabkan sejumlah mahasiswa terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit.
Juru Bicara Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh, Rizki Maulizar, mengecam keras tindakan aparat kepolisian yang dinilai berlebihan dan menciderai nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam keterangannya pada Sabtu (24/8), Rizki menegaskan bahwa respons kepolisian selama aksi tersebut telah melampaui batas kewajaran dan justru menambah luka bagi demokrasi Indonesia.
“Mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR Aceh untuk menyuarakan penentangan terhadap kebijakan DPR yang dianggap merugikan rakyat. Namun, respons dari aparat justru menambah luka demokrasi. Polisi seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan pelaku kekerasan,” ujar Rizki dengan tegas.
Ia juga menyoroti bahwa sejumlah mahasiswa yang terluka harus mendapatkan perawatan medis akibat kekerasan yang dilakukan oleh aparat.
Menurut laporan, beberapa di antara mereka mengalami cedera serius, termasuk luka-luka yang mengakibatkan pendarahan. Bentrokan yang terjadi merupakan puncak dari aksi unjuk rasa yang digelar untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami meminta pimpinan kepolisian Polda Aceh untuk segera mengambil tindakan tegas. Penanganan aksi seperti ini harus dilakukan sesuai prosedur dan mengacu pada prinsip-prinsip HAM. Tidak ada alasan bagi aparat untuk bertindak represif terhadap mahasiswa yang hanya ingin menyampaikan aspirasi mereka,” tegas Rizki.
Lebih lanjut, Rizki juga menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia yang menurutnya berada di “ujung tanduk”. Ia mendesak pemerintah untuk memastikan perlindungan bagi media dan jurnalis yang menjalankan tugas mereka selama peliputan aksi, serta memastikan bahwa penanganan aksi mahasiswa dilakukan secara manusiawi.
“Demokrasi Indonesia terancam, dan kami, baik pers, mahasiswa, maupun masyarakat, memiliki kewajiban moral untuk membela dan menjaga demokrasi ini. Tindakan represif hanya akan memperburuk situasi dan merusak citra demokrasi yang kita perjuangkan bersama,” pungkas Rizki Maulizar, mantan aktivis mahasiswa Aceh, menutup pernyataannya.
Aksi unjuk rasa yang awalnya dimaksudkan untuk mengawal putusan MK kini berubah menjadi simbol perlawanan terhadap tindakan represif aparat keamanan. Para mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut kini berharap agar keadilan ditegakkan dan tindakan kekerasan oleh aparat segera diusut tuntas. (*)
Editor: Darmawan