ACEHSIANA.COM, New York – Indonesia dan Palestina bersama-sama mendesak Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk mengambil tindakan tegas terhadap Israel, yang terus menolak solusi dua negara dan melanggar berbagai resolusi PBB terkait konflik di Timur Tengah.
Dalam debat terbuka DK PBB yang digelar pada Selasa (23/1/2024), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengajukan tiga tuntutan utama, yaitu gencatan senjata permanen sesegera mungkin, penghentian pasokan senjata ke Israel, dan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB.
“Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih lanjut oleh Israel,” tegasnya di markas PBB, Kota New York.
Retno juga mempertanyakan keseriusan DK PBB untuk menjalankan berbagai resolusinya mengenai Palestina, yang disebut Retno kerap gagal dilaksanakan.
“Saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar,” katanya.
Setidaknya sudah dua resolusi yang dikeluarkan DK PBB sejak berkecamuknya perang Israel-Hamas kembali pada 7 Oktober lalu.
Terakhir, Resolusi DK PBB 2720 menyerukan peningkatan bantuan untuk krisis kemanusiaan di Gaza, termasuk dibukanya seluruh pintu perbatasan Gaza untuk pengiriman bantuan.
Namun, Israel tetap bersikeras untuk menolak solusi dua negara, yang merupakan konsensus dunia untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyebut penolakan Israel terhadap pendirian negara Palestina pascaperang sebagai hal yang tidak dapat diterima.
“Pendudukan Israel harus berakhir,” ujar Guterres.
“Penolakan ini dan penyangkalan terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global,” jelasnya.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al Maliki, yang mewakili Palestina dalam forum tersebut, mengaku tidak heran dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berulang kali menolak solusi dua negara, bahkan atas masukan sekutu dekatnya sendiri, Amerika Serikat.
“Sekarang masyarakat internasional harus memutuskan tindakan apa yang akan diambil terhadap orang yang mencoba menggagalkan konsensus dunia soal solusi dua negara. Menurut saya seharusnya pernyataan seperti itu dikutuk,” kata al Maliki.
“Yang kedua, dunia harus mulai mempertimbangkan sanksi terhadap sosok yang membenci perdamaian, yang mencoba menggagalkan prospek perdamaian antara Israel dan Palestina, dan di kawasan,” tambahnya.
Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Ergan menimpali seruan gencatan senjata dan kecaman yang dilontarkan Indonesia, Palestina, dan Sekjen PBB.
Ia mengatakan, sebetulnya ada jalan untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza, jika DK PBB menyetujuinya.
“Jika Hamas menyerahkan mereka yang bertanggung jawab atas peristiwa 7 Oktober dan jika Hamas membebaskan seluruh sandera, maka perang ini akan langsung berakhir,” ujarnya.
Perang terbaru antara Israel dan Hamas dipicu serangan dadakan kelompok militan Palestina itu ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.
Hamas juga menculik sekitar 240 lainnya, yang sebagian telah dipulangkan berkat mediasi Qatar dan Amerika.
Israel melancarkan serangan balasan ke Gaza dengan serangan udara dan invasi darat, yang sejauh ini hampir meratakan seluruh wilayah Gaza, menewaskan lebih dari 25.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 60.000 lainnya.
Israel juga memblokade wilayah kantong itu dan menyebabkan krisis kemanusiaan, setelah 85 persen penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta terpaksa mengungsi dan mencari perlindungan. (*)
Editor: Darmawan