ACEHSIANA.COM, Makassar – Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta pemerintah mengalihkan anggaran Ujian Nasional (UN) untuk mengangkat guru atau menggaji guru honorer dengan penghasilan yang layak. Permintaan tersebut disampaikan Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim menanggapi keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim yang menghapus UN pada tahun 2021.
Menurut Ramli, Penghapusan UN sebenarnya sudah sangat terlambat apalagi harus menunggu sampai tahun 2021. Ramli malah mengusulkan agar UN dihapus mulai tahun 2020. Ramli beralasan bahwa UN selama ini lebih banyak mudharat dibandingkan manfaatnya.
“UN mengakibatkan siswa dan guru lebih fokus menghadapi UN dibandingkan mempersiapkan kompetensi siswa. Mereka menganggap UN jauh lebih penting dibandingkan bakat, kemmapuan nalar, kemampuan sosial, kemampuan pribadi, dan kemampuan dasar siswa,” jelas Ramli.
Lebih lanjut Ramli menegaskan bahwa UN selama ini justru menghidupkan bimbingan-bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini tentu saja bukan melatih siswa untuk memiliki kemampuan nalar yang baik dan bukan pula melatih siswa agar memiliki kemmapuan analisa yang tinggi.
“Bimbingan belajar hanya melatih siswa lebih pada kemampuan menjawab soal UN dengan benar tanpa harus memahami isi soalnya,” ujar Ramli yang juga pendiri Bimbingan Belajar Ranu Prima College (RPC).
Dikatakan Ramli bahwa UN justru turut andil terhadap rendahnya kemampuan literasi, kemampuan matematika, dan kemampuan sains siswa. Hal ini, lanjut Ramli, akibat siswa terlalu fokus pada bagaimana memperoleh jawaban yang benar sehingga cara-cara praktis digunakan. Akibatnya, terang Ramli, kemampuan siswa jauh menurun.
Ramli menambahkan bahwa UN membutuhkan anggaran yang besar meskipun sudah berbasis komputer. Tahun 2019 ini saja, tutur ketum IGI itu, Kemdikbud masih menganggarkan Rp. 210 miliar. Jika anggaran tersebut digunakan untuk mengangkat guru, kata Ramli, sekitar 3500 guru dapat diangkat dengan penghasilan rata-rata Rp. 5 juta per bulan.
“Dana yang cukup besar tersebut bukan digunakan untuk membangun kecerdasan dan daya nalar, tetapi lebih pada upaya memperoleh nilai yang baik meskipun dengan cara oportunis. Jika selama ini dikatakan UN hanya untuk pemetaan, tetapi sampai saat ini kita tidak menemukan adanya tindak lanjut pemerintah terhadap nilai UN tersebut,” terang Ramli.
Ramli mengaku belum menemukan adanya upaya pemerintah untuk mengintervensi daerah yang nilai UN rendah dengan memberikan perhatian lebih agar nilai UN meningkat. Hal ini, tegas Ramli, menunjukkan bahwa UN tidak dibutuhkan sama sekali.
Oleh karena itu, Ramli mengatakan bahwa IGI mengusulkan agar UN diubah dengan sistem portofolio, dimana catatan siswa tersimpan sejak mulai masuk hingga tamat sekolah.
“Berdasarkan catatan tersebut akan terlihat dengan jelas bakat, minat, dan kemampuan siswa dan pencapaian mereka mulai masuk hingga tamat sekolah. Kalau hanya untuk pemetaan kebutuhan pemerintah terhadap dunia pendidikan maka dapat dilakukan menggunakan metode lain tanpa harus melibatkan seluruh siswa. Misalnya menggunakan sampel dan data statistik,” pungkas Ramli.
IGI juga meminta pemerintah agar kegiatan yang tidak banyak manfaatnya terhadap siswa untuk dihapus dan anggarannya digunakan untuk pengangkatan guru. IGI mencatat bahwa 52% guru Indonesia statusnya tidak jelas, pendapatannya juga tidak jelas, dan karirnyapun tidak jelas. IGI meminta pemerintah untuk mencukupkan guru dibanding sibuk dengan UN atau hal lain yang tidak diperlukan siswa. (*)
Editor: Darmawan
