4.7 C
Munich
Selasa, November 29, 2022

DPR Inisiasi Pemisahan UU Guru dan Dosen

Must read

ACEHSIANA.COM, Jakarta – DPR akan menginisiasi untuk merevisi UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Inisiasi tersebut dilakukan untuk mendukung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim mengurai persoalan yang dihadapi guru. Dalam revisi tersebut, guru dan dosen akan dipisah dalam undang-undang yang berbeda.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih menjelaskan bahwa rencana revisi UU tersebut masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020. Hal itu dilakukan, kata Fikri, agar lebih spesifik payung hukum guru dan dosen.

“Pemisahan UU ini merupakan aspirasi guru yang diwakili oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI). Kita sudah beberapa kali melakukan rapat dengar pendapat dengan IGI. Hasilnya mereka mendorong kita untuk memisahkan guru dan dosen dalam UU yang berbeda,” kata Fikri.

Lebih lanjut Fikri menambahkan bahwa pemisahan UU tersebut sangat beralasan. Menurut Fikri, karakteristik antara guru dan dosen memang berbeda. Misalnya, lanjut Fikri, secara kualifikasi guru cukup berpendidikan sarjana (S-1) sementara dosen minimal S-2.

“Guru memiliki fungsi mengajar dan mendidik yang lebih dominan, sementara dosen memiliki tri darma perguruan tinggi. Perbedaan fungsi tersebut sangat logis untuk memisahkan UU itu,” tutur Fikri.

Fikri menerangkan bahwa Pasal yang paling mendesak direvisi adalah Pasal 35 ayat 2 tentang beban kerja guru yang sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka per minggu. Fikri meninginkan beban tersebut dikurangi menjadi minimal 10 jam per minggu dan maksimal 36 jam per minggu. (*)

Editor: Darmawan

Artikel ini sudah tayang di jawapos.com dengan judul “Kemendikbud Kurangi Beban Mengajar, Pangkas Urusan Administrasi Guru”.

- Advertisement -spot_img

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Latest article