Menu
Leading News For Education For Aceh

DPR Desak Pemerintah Tambah Kuota Beasiswa LPDP

  • Bagikan
DPR Ingatkan Pemerintah: Guru Bukan Beban, Tapi Investasi untuk Masa Depan Bangsa
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda

ACEHSIANA.COM, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk menambah kuota penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda yang menolak wacana penghentian alokasi anggaran LPDP untuk kepentingan riset negara.

Menurut Huda, LPDP merupakan program strategis yang dapat mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing untuk menghadapi tantangan masa depan. Ia mengatakan bahwa LPDP telah memberikan kesempatan kepada ribuan mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.

“LPDP adalah investasi jangka panjang untuk membangun SDM unggul yang dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Kami tidak setuju jika dana LPDP dialihkan untuk hal lain yang tidak sejalan dengan tujuan awalnya,” ujar Huda dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu (27/1/2024).

Huda mengungkapkan bahwa kuota penerima beasiswa LPDP saat ini masih sangat terbatas, yaitu sekitar 9.000-10 ribu mahasiswa per tahun. Padahal, setiap tahun APBN mengucurkan sebesar Rp 20 triliun untuk Dana Abadi Pendidikan (DAP) yang digunakan untuk membiayai program LPDP. Hingga kini, DAP telah terkumpul sebanyak Rp 140 triliun dengan nilai manfaat per tahun sebesar Rp 5 triliun.

“Kami meminta pemerintah untuk menambah kuota beasiswa LPDP agar lebih banyak anak bangsa yang bisa mendapatkan pendidikan berkualitas. Kami yakin bahwa dengan pendidikan yang baik, mereka akan mampu mengembangkan potensi diri dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tutur Huda.

Huda juga menyoroti rendahnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia, yang hanya mencapai 10,15 persen, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Ia membandingkan dengan beberapa negara di ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, yang memiliki APK pendidikan tinggi di atas 30 persen.

Salah satu faktor yang menyebabkan APK pendidikan tinggi di Indonesia rendah adalah tingginya biaya pendidikan perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Huda mengatakan bahwa beasiswa LPDP dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

“Kami menilai pemerintah harus mulai memikirkan langkah terobosan untuk meningkatkan peluang bagi peserta didik Indonesia agar bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Bisa jadi dengan menggunakan manfaat dana abadi pendidikan. Kami harap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi kami dan tidak mengabaikan pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa,” pungkas Huda. (*)

Editor: Darmawan

  • Bagikan